Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Hasto Kembali Bicara soal Loyalitas Menteri PDI-P di Pemerintahan...

Kompas.com - 19/11/2023, 07:29 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memastikan tetap mengawal Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga akhir masa jabatan.

Ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tidak hanya sekali.

Tercatat, sudah kali kedua Hasto menyampaikan sikap partainya ini.

Baca juga: Hasto Sebut Menteri PDI-P Tetap Jalankan Tugas meski Kini Beda Jalan dengan Jokowi

Sebab, ada isu bahwa PDI-P bakal menarik kader-kader menteri di pemerintahan karena Presiden Jokowi sudah beda haluan politik untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Yang dimaksud beda haluan politik, tak lain dan tak bukan adalah sikap serta dukungan Jokowi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Kepala Negara diduga kuat mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan tersebut tidak diusung oleh PDI-P. Partai banteng moncong putih mengusung Paslon capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dugaan Jokowi beda haluan politik semakin kencang mana kala sang putra sulung, Gibran, maju menjadi cawapres.

Namun, meski diakui sudah beda jalan politik, PDI-P menyatakan loyalitasnya pada Jokowi hingga akhir masa pemerintahan.

Baca juga: Hasto Bantah PDI-P Instruksikan Hilangkan Wajah Jokowi di Baliho Ganjar-Mahfud

Tetap jalankan tugas

Hasto menyatakan, para menteri yang merupakan kader PDI-P tetap bekerja profesional di pemerintahan saat ini.

Mereka tidak terpengaruh sikap politik Jokowi yang berbeda.

"Jadi menteri di PDI-P tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara, karena tugasnya sebagai pembantu presiden RI, siapa pun itu presidennya," kata Hasto di sela-sela rapat konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Menteri yang menyandang status kader PDI-P, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Baca juga: Soal Kemungkinan Jokowi ke PSI Setelah Pensiun, Kaesang: Presiden Kader PDI-P

Tak ada tekanan, tapi...

Hasto juga ditanya soal apakah ada tekanan yang didapatkan menteri PDI-P di pemerintahan karena memiliki sikap politik yang berbeda dengan Jokowi.

Terkait itu, Hasto menampik ada tekanan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com