Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Diubah, Prabowo Bakal Ikuti Uji Publik Capres-Cawapres Muhammadiyah

Kompas.com - 19/11/2023, 06:27 WIB
Tatang Guritno,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, calon presiden (capres) nomor urut 2 itu bakal mengikuti uji publik yang diadakan oleh PP Muhammadiyah.

Mulanya, Prabowo tak bisa hadir karena jadwal uji publiknya bentrok dengan kegiatan kenegaraan pada 21 November 2023.

“Itu tidak bisa karena Muhammadiyah awalnya minta 21 (November), tapi tanggal 21 Pak Prabowo ada agenda negara sebagai menteri pertahanan,” ujar Dahnil di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Sabtu (18/11/2023).

Baca juga: Didukung Ibu-ibu, Prabowo: Alhamdulilah, Emak-emak Tak Marah Lagi ke Saya

PP Muhammadiyah akhirnya mau mengubah jadwal uji publik untuk Prabowo.

Semula, ia dijadwalkan melakukan uji publik di Universitas Muhammadiyah Malang. Namun, lokasinya diubah.

Dengan demikian, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikonfirmasi bakal hadir.

“Oleh Muhammadiyah rencananya diberikan tanggal 24 November dan itu bukan di Malang, rencananya di Universitas Muhammadiyah Surabaya,” kata Dahnil.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid menyatakan, Prabowo tak bisa mengikuti uji publik karena berlangsung pada 21 November 2023.

Baca juga: Akan Teruskan Program Jokowi jika Jadi Presiden, Prabowo: Saya Sangat Sayang Beliau, Tidak Menjilat...

Ia sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti untuk bernegosiasi waktu diskusi publik capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com