Hasto Sebut Menteri PDI-P Tetap Jalankan Tugas meski Kini Beda Jalan dengan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan, menteri-menteri dari partainya terus bekerja profesional dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sikap politik Jokowi yang kini berbeda dengan PDI-P, menurut Hasto, tidak memengaruhi profesionalisme menteri-menteri dari partai berlambang banteng tersebut.

"Jadi menteri di PDI-P tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara, karena tugasnya sebagai pembantu presiden RI, siapa pun itu presidennya," kata Hasto di sela-sela rapat konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Baca juga: Hasto Bantah PDI-P Instruksikan Hilangkan Wajah Jokowi di Baliho Ganjar-Mahfud

Ia pun menampik menteri-menteri kader PDI-P menerima tekanan saat menjalankan tugas.

Namun, Hasto tak memungkiri kemungkinan mulai munculnya rasa tidak nyaman para menteri PDI-P, mengingat Presiden Jokowi sudah memiliki haluan yang berbeda.

"Tekanan-tekanan tidak ada. Kalau ada batin yang kurang pas, mungkin, hehe. Tapi kami berpolitik secara dewasa," ucap dia.

Lebih lanjut, Hasto menyatakan, PDI-P sudah banyak mengalami pasang surut dan makan asam garam dalam dunia politik.

Baca juga: Merasa Dapat Tekanan dan Intimidasi, Hasto Mulai Bangun Komunikasi dengan Tim Anies-Muhaimin

Oleh karena itu, apa pun yang terjadi, PDI-P akan bersikap dewasa ketika muncul gelombang-gelombang politik secara mendadak.

Ia pun menyebut dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini sebagai bentuk ujian.

"Ibaratnya ini ujian naik kelas, ibaratnya ini ujian mental spiritual, ujian terhadap soliditas partai, ujian terhadap konsistensi dalam semangat juang, khususnya amanat reformasi. Ini semua ujian-ujian bagi kami, dan kami tanggapi dengan semangat," jelas Hasto.

Adapun menteri yang menyandang status kader PDI-P, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.