Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sindir Ada Partai Tua Siapkan Kader Maju Pilpres, tetapi Menyerah dan Usung Gibran

Kompas.com - 09/11/2023, 10:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyinggung ada partai besar dan tua yang sudah menyiapkan kadernya untuk maju dalam Pilpres 2024, tetapi akhirnya mengusung kader partai lain.

Komarudin menyampaikan itu dalam tayangan Gaspol! Kompas.com. Dia ditanya tentang pernyataan Sekjen PDI-P Hasto bahwa ada kartu truf ketua umum (Ketum) partai politik yang dipegang.

Dalam dunia politik, kartu truf merupakan kiasan yang dimaksud untuk mengunci pihak lain.

Baca juga: Petinggi PDI-P: Saya Tak Habis Pikir Jokowi Tidak Dukung Ganjar

"Ini partai sudah tua-tua, banyak di dalam, di sebelah sana itu yang punya kader siapkan bertahun-tahun untuk calon, tapi injury time kok semua menyerah? Ini ada apa? Itu maksud Hasto itu," kata Komarudin, dikutip dari YouTube, Kamis (9/11/2023).

Komarudin mengaku heran mengapa partai politik tersebut akhirnya mengusung Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga kader PDI-P.

Bahkan, partai itu disebutkan membawa serta narasi generasi muda dalam keputusan mengusung Gibran.

Baca juga: Bobby Nasution Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Sekjen PDI-P: Etikanya Bertanggung Jawab untuk Mundur

Padahal menurutnya, narasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kepentingan di balik layar.

"Itu yang harus ditanya di belakang layar itu ada apa bos? Itu dari sisi kepentingan. Apalagi copot Gibran yang dari kader PDI Perjuangan. Itu dari sisi etika, moral semua sudah rusak itu," beber Komarudin.

Oleh karena itu, dalam konteks insan politik, Komarudin berpandangan apa yang diucapkan Hasto masuk akal dengan menduga ada kartu truf Ketum parpol yang dipegang untuk bisa memuluskan Gibran maju dalam Pilpres 2024.

 

Namun, Komarudin enggan bicara jika dirinya dimintai komentar sebagai orang hukum.

"Kan saya ini background orang hukum, jadi kalau ngomong harus ada fakta, tidak bisa lalu bersepakat dan beropini, enggak boleh," ujarnya.

"Tapi kalau pertanyaan dalam konteks politik ya itu masuk akal," sambung dia.

Baca juga: PDI-P: Gibran Bilang Tegak Lurus pada Megawati, Tiba-tiba Jadi Cawapres Prabowo

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menilai, pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) terjadi lantaran adanya rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang berusia 36 tahun itu dipilih sebagai bakal cawapres oleh Prabowo Subianto untuk bertarung dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Padahal, berdasarkan aturan yang ada, syarat usia bakal capres-cawapres minimal adalah 40 tahun. Namun, Gibran lolos setelah adanya putusan MK yang mengubah syarat tersebut.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com