Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bobby Nasution Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Sekjen PDI-P: Etikanya Bertanggung Jawab untuk Mundur

Kompas.com - 08/11/2023, 21:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan, pada prinsipnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution harus mundur dari PDI-P karena telah menyatakan dukungan untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Karena memang etika politiknya, ketika sudah memberikan dukungan kepada pihak lain, ya bertanggung jawab untuk mengundurkan diri," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023) malam.

Disinggung soal Kartu Tanda Anggota (KTA) Bobby, Hasto mengaku belum bisa memastikan apakah sudah dikembalikan ke DPC PDI-P Kota Medan atau pun Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.

Baca juga: Bobby Dukung Prabowo-Gibran, PDI-P: Tak Beretika, Kembalikan Dulu KTA-nya

Bobby diminta mengembalikan KTA PDI-P dalam waktu dua hingga tiga hari setelah dipanggil DPP pada Senin (6/11/2023).

"Ini seharian kami rapat di TPN, di Tim Pemenangan Nasional, sehingga kami akan melakukan pengecekan kepada Pak Komarudin Watubun," kata Hasto.

Politikus asal Yogyakarta ini menilai, partai sudah melakukan mekanisme yang baik, yakni meminta klarifikasi terhadap Bobby terlebih dulu karena menyatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran.

Setelah klarifikasi selesai, kata Hasto, Bobby ikut dalam deklarasi dukungan relawan untuk Prabowo-Gibran.


Bobby menyampaikan kembali dukungannya untuk Prabowo-Gibran hari ini dalam acara deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang, perkumpulan relawan yang diketua olehnya. 

"Kalau mendukung yang lain silakan, tetapi kemudian mengundurkan diri KTA-nya dikembalikan," pesan Hasto.

Baca juga: Jawaban Bobby Saat Ditanya soal KTA PDI-P Usai Resmi Dukung Prabowo-Gibra

Diberitakan sebelumnya, Komarudin Watubun memberikan waktu kepada Bobby Nasution untuk menentukan sikapnya apakah masih ingin bersama PDI-P atau tidak.

Ia mengatakan, Bobby harus mengembalikan KTA PDI-P jika memilih bergabung dengan pendukung bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kita kasih tadi dua tiga hari ini, nanti dia (Bobby) akan sampaikan," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com