Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Gibran Bilang Tegak Lurus pada Megawati, Tiba-tiba Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 09/11/2023, 06:18 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun mengenang kembali momen di mana putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka memastikan dirinya tetap tegak lurus terhadap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Akan tetapi, beberapa bulan setelah pernyataan itu, tiba-tiba Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Hal tersebut Komarudin sampaikan dalam program Gaspol! Kompas.com, seperti disiarkan akun YouTube Kompas.com, Rabu (8/11/2023) malam.

Mulanya, pada Mei 2023, Gibran dipanggil ke kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, untuk dimintai klarifikasi.

Baca juga: Usai Dampingi Relawan Beri Dukungan ke Prabowo, Gibran Dipanggil DPP PDI-P

Sebab, Gibran bertemu dengan Prabowo di Solo. Padahal, PDI-P baru saja mengumumkan bahwa mereka mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres.

"Bulan Maret, kalau saya tidak salah, itu kan ibu mengumumkan Ganjar Pranowo capres di Batutulis. Tetapi bulan Mei, Mas Gibran ada pertemuan dengan Prabowo Subianto," ujar Komarudin.

Komarudin menjelaskan, sejak awal, para kader PDI-P sudah tahu bahwa kewenangan untuk pilihan capres ada di tangan Megawati selaku ketua umum.

Dengan begitu, praktis semua kader PDI-P harus tegak lurus dengan pilihan Megawati itu.

Berhubung Gibran adalah kader PDI-P, yang bahkan dipercaya untuk menjadi Wali Kota Solo, maka PDI-P memanggilnya.

"Kita panggil minta klarifikasi, 'kenapa sih kamu sudah tahu pengumuman ibu bahwa calon kita adalah Ganjar Pranowo, tapi kamu masih pertemuan lagi sama calon lain?'" tuturnya.

Baca juga: Gibran Pakai Seragam Merah PDI-P Penuhi Panggilan DPP, Ditunggu Hasto dan Komarudin Watubun

Menurut Komarudin, saat itu Gibran berdalih bahwa pertemuan dengan Prabowo itu sebatas pertemuan antara wali kota dan menteri.

Gibran, kata Komarudin, mengaku tidak ada pembahasan lain ketika menjamu Prabowo di Solo.

FOTO STOK: Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO FOTO STOK: Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
Usai mendengar klarifikasi Gibran, Komarudin menyatakan pertemuan Gibran dengan Prabowo itu tidak masalah, selama konteksnya hanya sebagai wali kota dan menteri saja.

Lagipula, PDI-P menyadari Gibran terhitung masih junior di partai.

"Kita pikir, 'oh sudah, Mas Gibran ini kan dia masih junior, mungkin belum banyak memahami urusan partai'. Jadi kita tidak beri teguran apa-apa," terang Komarudin.

Halaman:


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com