Putusan MKMK, Gibran, dan Resesi Demokrasi

Dalam tulisannya di Journal of Democracy, Facing Up to Democratic Recession, Januari 2015, Larry mengungkapkan bahwa sejak 2006, sebagian negara-negara yang terkena gelombang demokratisasi versi Samuel P. Huntington, mulai memperlihatkan freedom score yang memburuk.

"Sekitar tahun 2006, perluasan kebebasan dan semangat berdemokrasi di dunia terhenti," kata Larry.

Sebagai informasi, Freedom score adalah pemeringkatan negara-negara di dunia berdasarkan level kebebasan yang berlaku di masing-masing negara.

Parameternya diukur berdasarkan dua indikator utama, yakni kebebasan sipil (civil liberty) dan hak-hak politik (political francise). Freedom score menjadi indikator demokrasi yang paling banyak diacu untuk mengukur tingkat demokrasi di suatu negara.

Tidak ada perluasan signifikan dari dalam jumlah negara yang menganut demokrasi elektoral. Angkanya hanya bergerak tipis pada kisaran 114 dan 119 negara atau sekitar 60 persen dari negara-negara di dunia.

Bahkan berdasarkan data yang dianalisa Diamond, jumlah negara yang mengadakan pemilihan secara demokratis (demokrasi liberal) mulai menurun dan pelan-pelan justru stagnan.

Artinya, hanya terdapat penambahan 6 negara yang menjadi negara demokratis sejak 2006, naik tipis dari 114 negara menjadi 119 negara.

Diamond menulis, "sejak tahun 2000, berdasarkan hitungan saya, terjadi 25 kerusakan demokrasi di dunia - tidak hanya melalui kudeta militer atau eksekutif yang terang-terangan bertindak otoriter, tapi juga melalui degradasi hak-hak demokrasi, baik secara ekstrem maupun secara bertahap. Beberapa dari kerusakan tersebut terjadi pada demokrasi berkualitas rendah. Namun, dalam setiap kasus, kualitas kompetisi dari pemilihan multipartai cenderung terdegradasi ke bawah standar minimal demokrasi."

Dalam konteks dan perspektif berbeda, kesimpulan Diamond kemudian diaminkan oleh pakar ekonomi politik asal Amerika Serikat lainnya, yaitu Francis Fukuyama dalam karya penghormatannya terhadap Samuel P. Huntington, yakni "Political Decay dan Political Order" (judul ini juga digunakan oleh Huntington pada tahun 1960-an).

Indikasi yang disampaikan Colin, diselidiki oleh Diamond, dan diamini oleh Francis Fukuyama, adalah bahwa kehidupan demokrasi dalam negara pada akhirnya hanya perkara prosedural, itupun kian melemah kualitasnya.

Pemilu dijalankan, lembaga demokrasi dilengkapi, media diberi ruang bebas, dan lain-lain, tapi keputusan publik tetap mutlak terletak di tangan-tangan oligarki ekonomi politik, alias di tangan beberapa gelintir orang saja.

Diamond dan Frank (panggilan akrab Francis Fukuyama) menyebutnya dengan istilah patrimonialisme politik dan patron-clientalism, sementara Colin Crouch menyebutnya dengan sebutan neo-aristocratic system.

Persamaan pandangan dari ketiga tokoh tersebut, adalah bahwa demokrasi pada akhirnya hanya perkara seremoni di satu sisi, gegayaan, sok demokratis, biar trendy secara politik, atau sekadar mengikuti tren global.

Namun di sisi lain, kenyataannya hanya digunakan oleh oligar-oligar untuk membangun impresi bahwa daerah kekuasaannya sudah demokratis, sementara kepentingan mereka terselamatkan.

Tidak berbeda dengan pembenaran para pendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, misalnya, bahwa semua proses hukum dan konstitusi telah terpenuhi dan mereka menutup mata atas praktik politik dinasti yang dimainkan oleh Presiden Jokowi dan Gibran.

Bahkan mereka bertahan dengan pernyataan bahwa putusan MK tak bisa diganggugugat, sekalipun Hakim Ketua yang mengeluarkan putusan tersebut terkena sanksi etis dinonaktifkan karena dianggap telah melanggar etika hukum.

Artinya, jika hakim ketuanya melanggar etika dalam mengeluarkan putusan tersebut, maka secara logis, keputusan tersebut juga melanggar asas etika hukum.

Dan jika Gibran akhirnya bisa maju sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo berkat putusan yang tak beretika tersebut, maka bisa dikatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden bukankah juga tidak beretika secara hukum, apalagi secara politik?

Artinya, jika selama prosesnya saja pasangan kandidat tersebut sudah memanipulasi institusi demokrasi dan memanipulasi konstitusi, lantas bagaimana nanti jika mereka berkuasa, bukankah peluang terjadinya degradasi dan resesi demokrasi pun akan semakin besar?