Pimpinan Komisi I DPR Usulkan Pembentukan Panja Netralitas TNI Terkait Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) netralitas TNI dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurutnya, usulan tersebut disampaikan setelah mendengar beberapa pandangan anggota Komisi I dalam rapat kerja bersama Panglima TNI dan jajaran membahas kesiapan pengamanan Pemilu.

"Tapi, kalau memang berkenan untuk menjaga marwah, DPR buatlah panja netralitas TNI. Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg (calon anggota legislatif), kita membuat pengawasan," kata Utut dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Utut menyampaikan usul itu meski sudah mendengar pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bahwa seluruh prajurit akan netral di Pemilu 2024.

Baca juga: Nurul Arifin Pertanyakan Netralitas TNI, Singgung Banyak Purnawirawan Jenderal Gabung Timses Capres

Menurutnya, meski sudah ada niatan dan komitmen dari Panglima, DPR perlu tetap melakukan pengawasan.

Terlebih, ia menyoroti Panglima TNI dan para Kepala Staf yang selalu siap jika diperintah Presiden sebagai panglima tertinggi.

"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai Panglima tertinggi bilang A, sanggup enggak bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD (Jenderal Agus Subiyanto) sudah disurati bakal jadi (Panglima TNI), menurut yang saya dengar bakal jadi calon panglima," ujar Utut.

Namun, Ketua Fraksi PDI-P DPR RI ini meyakini semua petinggi TNI tersebut adalah orang baik.

Oleh karena itu, ia berharap semua pihak mencegah terjadinya TNI yang tidak netral dalam Pemilu.

"(Sebab) hari-hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik," kata Utut.

Baca juga: Siap Amankan Pemilu 2024, Panglima TNI Kerahkan 446.516 Personel untuk Seluruh Wilayah RI

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan pihaknya berkomitmen menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

Komitmen ini disampaikan saat menghadiri rapat kerja (Raker) Komisi I DPR bersama jajaran TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

"Ini saya kira penekanan saya dalam netralitas TNI sudah terpasang di seluruh jajaran TNI. Mungkin kalau bapak, ibu kalau ke daerah, pasti ada di satuan-satuan TNI di daerah, ini sebagai pedoman awal waktu itu untuk prajurit TNI dari awal saya tekankan untuk netral, netral, dan netral," kata Yudo Margono dalam rapat yang membahas kesiapan TNI dalam pengamanan Pemilu 2024.

Yudo turut membacakan lima poin netralitas seluruh prajurit TNI selama tahapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, KSAD Agus Akan Tindak Tegas Prajurit TNI AD yang Berpolitik

Pertama, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik mana pun, beserta pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye," ujar Yudo Margono.

Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih atau hak individu selaku warga negara Indonesia dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.

Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar, dan mengunggah apa pun terhadap hasil hitung cepat sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.

"Lima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberi dukungan partai politik, serta pasangan calon yang diusung," kata Yudo Margono.

Baca juga: Jelang Pemilu, TNI AD Petakan Kerawanan Sesuai Karakteristik Masing-masing Wilayah