Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RS Indonesia di Gaza Dituding Tampung Hamas, Kemenlu RI Bantah

Kompas.com - 07/11/2023, 09:38 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) buka suara soal tudingan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Israel mengeklaim rumah sakit Indonesia menampung hamas dan dibangun di atas jaringan terowongan hamas.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Lalu Muhammad Iqbal membantah tudingan itu. Lalu menyebutkan, RS Indonesia di Gaza dibangun untuk tujuan kemanusiaan.

"RS Indonesia di Gaza adalah fasilitas yang dibangun masyarakat Indonesia sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan dan untuk melayani kebutuhan medis masyarakat Palestina di Gaza," kata Lalu Muhammad Iqbal kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

Baca juga: Kemenlu Pastikan RS Indonesia di Gaza Tetap Berfungsi meski Minim Bahan Bakar Generator

Iqbal menyampaikan, RS Indonesia adalah satu dari segelintir fasilitas kesehatan yang masih berfungsi di Gaza di tengah jumlah korban serangan Israel yang terus bertambah setiap harinya.

Saat ini, pusat pelayanan kesehatan itu merawat pasien dalam jauh melampaui kapasitasnya.

"RS Indonesia saat ini sudah dikelola sepenuhnya oleh otoritas Palestina di Gaza, meskipun dari waktu ke waktu selalu ada relawan Indonesia yang membantu," ucapnya.

Lebih lanjut ia menyatakan posisi Indonesia dalam masalah ini.

Iqbal menyebutkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara konsisten mengutuk kejahatan kemanusiaan yang terjadi di sana.

"Menlu RI sejak awal secara konsisten mengutuk dan menyerukan penghentian segera serangan membabi buta terhadap target sipil, khususnya fasilitas-fasilitas kemanusiaan di Gaza, termasuk rumah sakit dan ambulan," jelas Iqbal.

Sebelumnya diberitakan, dikutip Kompas TV, Juru bicara militer Israel Daniel Hagari hari Minggu (5/11/2023) mulai menuduh rumah sakit Indonesia di Gaza dibangun di atas jaringan terowongan Hamas.

Baca juga: MER-C Ungkap Kondisi RS Indonesia di Gaza, Plafon hingga Pipa Oksigen Rusak

Rumah sakit Indonesia sekaligus melindungi jaringan terowongan itu dari pengeboman karena berada di bawah rumah sakit.

Militer Israel mengklaim punya informasi intelijen jaringan terowongan di bawah RS Indonesia di Gaza, dan foto pengintaian udara tentang peluncur roket sangat dekat dengan rumah sakit yang dibangun gotong royong oleh dana dan keringat rakyat Indonesia untuk rakyat Palestina.

“Hamas secara sistematis membangun Rumah Sakit Indonesia untuk menyembunyikan infrastruktur bawah tanah mereka,” ujar Hagari pada hari Minggu (5/11/2023), seperti yang dilaporkan oleh Times of Israel hari Senin (6/11/2023).

Tuduhan ini menimbulkan risiko bahwa Rumah Sakit Indonesia bisa segera menjadi sasaran serangan udara dan darat Israel, mengancam nyawa dokter, ribuan pasien, dan warga sipil yang mencari perlindungan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

Hagari kemudian mempresentasikan rekaman percakapan telepon yang disadap antara pejabat Hamas yang membahas pengalokasian cadangan bahan bakar yang ditujukan untuk Rumah Sakit Indonesia.

Baca juga: Generator Listrik RS Indonesia di Gaza Segera Padam, Penyaluran Bahan Bakar Diupayakan

Rekaman tersebut menampilkan seorang pejabat yang mengeluhkan klaim Hamas mengenai kelangkaan bahan bakar di Gaza, meskipun kelompok Hamas diduga Israel punya cadangan solar yang substansial.

Militer Israel juga mempresentasikan rekaman yang mereka klaim sebagai percakapan antara komandan Brigade Jabaliya Barat Hamas dengan kepala Rumah Sakit Indonesia di Gaza, serta warga Gaza lainnya soal pembagian dan pengambilan bahan bakar dari Rumah Sakit Indonesia oleh kelompok Hamas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com