Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalih PSI Tak Buka Riwayat Hidup Caleg, Jaga Privasi Rumah Tinggal

Kompas.com - 06/11/2023, 16:37 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak bersedia membuka daftar riwayat hidup calon legislatif (caleg) di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menjelaskan, partainya sebetulnya telah menyerahkan seluruh data riwayat hidup para caleg PSI kepada KPU. Mulai dari data pendidikan, data kerja, termasuk data dari kepolisian dan pengadilan.

Namun demikian, Grace menuturkan, PSI tengah berkomunikasi dengan KPU perihal data yang bersifat privat seperti alamat rumah tinggal agar tidak dipublikasi.

Baca juga: Riwayat Hidup Calegnya Tak Dibuka, PSI: Pengalaman Lalu Ada yang Diintimidasi

"Kami lagi berkomunikasi dengan KPU, apakah memungkinkan bahwa ada data yang sifatnya privat sekali seperti rumah tinggal," kata Grace, Senin (6/11/2023).

Alasan PSI agar data rumah tinggal tidak perlu dipublikasi lantaran di sana terdapat anak kecil yang menjadi bagian dari keluarga caleg.

Selain faktor anak kecil, Grace menjelaskan, alasan lain partainya tak mempublikasi hal yang bersifat privat karena kediaman caleg PSI pernah didatangi orang tak dikenal yang menjurus intimidatif.

Baca juga: Caleg Golkar dan PSI di DCT Tak Satu Pun Bersedia Buka Daftar Riwayat Hidup

"Ada intimidasi yang diterima oleh orang-orang rumah yang enggak ngerti apa-apa," tegas Grace.

Grace menambahkan, PSI menginginkan supaya data yang bersifat sensitif dan privat tidak dipublikasi atau opsional.

Namun, PSI juga tak masalah jika data yang bersifat privat tersebut dipublikasi.

"Kalau mau dibuka silakan. Kalau enggak karena mungkin punya anak-anak kecil itu bisa dipertimbangkan. Jadi, bukannya kami tidak mau membuka, karena semuanya sudah diserahkan ke KPU," imbuh dia.

Sebanyak 580 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilaporkan tidak bersedia memublikasikan daftar riwayat hidupnya.

Dikutip dari Kompas.id, hal itu terungkap berdasarkan penelusuran di laman yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memuat data para calon legislatif, yaitu https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr. Penelusuran dilakukan pada pada Minggu (5/11/2023).

Dari penelusuran itu, daftar riwayat hidup semua bakal calon anggota DPR dari Partai Golkar dan PSI tak bisa dibuka.

Semua profil calon anggota legislatif dari Golkar dan PSI yang ditampilkan di laman KPU berwarna merah. Kemudian muncul pemberitahuan pada calon yang menyatakan tak bersedia riwayat hidupnya dipublikasikan.

KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR pada Jumat (3/11/2023). DCT itu berisi data 9.917 calon dari 18 partai politik nasional peserta Pemilu 2024, serta 668 caleg DPD RI.

Para calon wakil rakyat itu akan memperebutkan 580 kursi DPR dan 152 kursi DPD pada Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com