Salin Artikel

Dalih PSI Tak Buka Riwayat Hidup Caleg, Jaga Privasi Rumah Tinggal

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menjelaskan, partainya sebetulnya telah menyerahkan seluruh data riwayat hidup para caleg PSI kepada KPU. Mulai dari data pendidikan, data kerja, termasuk data dari kepolisian dan pengadilan.

Namun demikian, Grace menuturkan, PSI tengah berkomunikasi dengan KPU perihal data yang bersifat privat seperti alamat rumah tinggal agar tidak dipublikasi.

"Kami lagi berkomunikasi dengan KPU, apakah memungkinkan bahwa ada data yang sifatnya privat sekali seperti rumah tinggal," kata Grace, Senin (6/11/2023).

Alasan PSI agar data rumah tinggal tidak perlu dipublikasi lantaran di sana terdapat anak kecil yang menjadi bagian dari keluarga caleg.

Selain faktor anak kecil, Grace menjelaskan, alasan lain partainya tak mempublikasi hal yang bersifat privat karena kediaman caleg PSI pernah didatangi orang tak dikenal yang menjurus intimidatif.

"Ada intimidasi yang diterima oleh orang-orang rumah yang enggak ngerti apa-apa," tegas Grace.

Grace menambahkan, PSI menginginkan supaya data yang bersifat sensitif dan privat tidak dipublikasi atau opsional.

Namun, PSI juga tak masalah jika data yang bersifat privat tersebut dipublikasi.

"Kalau mau dibuka silakan. Kalau enggak karena mungkin punya anak-anak kecil itu bisa dipertimbangkan. Jadi, bukannya kami tidak mau membuka, karena semuanya sudah diserahkan ke KPU," imbuh dia.

Sebanyak 580 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilaporkan tidak bersedia memublikasikan daftar riwayat hidupnya.

Dikutip dari Kompas.id, hal itu terungkap berdasarkan penelusuran di laman yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memuat data para calon legislatif, yaitu https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr. Penelusuran dilakukan pada pada Minggu (5/11/2023).

Dari penelusuran itu, daftar riwayat hidup semua bakal calon anggota DPR dari Partai Golkar dan PSI tak bisa dibuka.

KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR pada Jumat (3/11/2023). DCT itu berisi data 9.917 calon dari 18 partai politik nasional peserta Pemilu 2024, serta 668 caleg DPD RI.

Para calon wakil rakyat itu akan memperebutkan 580 kursi DPR dan 152 kursi DPD pada Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/06/16373681/dalih-psi-tak-buka-riwayat-hidup-caleg-jaga-privasi-rumah-tinggal

Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke