Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Riwayat Hidup Calegnya Tak Dibuka, PSI: Pengalaman Lalu Ada yang Diintimidasi

Kompas.com - 06/11/2023, 16:26 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengungkapkan alasan calon legislatif (caleg) dari partainya belum membuka daftar riwayat hidup di laman Daftar Calon Tetap (DCT) yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Grace menyampaikan, semua data soal kehidupan para caleg sudah diserahkan ke KPU, sehingga tak ada yang ditutupi.

Akan tetapi, PSI memilih untuk tidak membuka riwayat hidup para calegnya karena tidak ingin data pribadi seperti alamat rumah ikut ditayangkan.

"Saat ini kalau memilih untuk buka riwayat hidup, berarti sampai alamat rumah ke-publish semua," ujar Grace saat dikonfirmasi, Senin (6/11/2023).

Baca juga: Caleg Golkar dan PSI di DCT Tak Satu Pun Bersedia Buka Daftar Riwayat Hidup

Grace menyampaikan, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, ada sejumlah caleg dari PSI yang diintimidasi oleh orang tak dikenal.

PSI pun tidak ingin ada kadernya yang kembali diintimisasi oleh pihak tertentu karena alamat mereka ditayangkan di situs tersebut.

"Pengalaman pemilu lalu, ada caleg yang diintimidasi, rumahnya didatangi orang tak dikenal. Padahal di rumah itu kan ada keluarga yang tinggal, ada anak-anak kecil juga," ujar dia. 

Oleh karena itu, PSI sedang melakukan koordinasi agar data personal seperti alamat rumah di daftar riwayat hidup bisa diubah menjadi opsional.

"Itu aja sih yg kami sedang komunikasikan agar perihal alamat rumah ada opsi. Idealnya sih soal rumah bisa dipisah dari riwayat hidup," kata dia.

Baca juga: 24 Purnawirawan TNI Jadi Caleg pada 2024, Terbanyak Maju lewat PAN

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 580 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar dan PSI diketahui tidak bersedia menampilkan daftar riwayat hidupnya.

Dikutip dari Kompas.id, hal itu terungkap berdasarkan penelusuran di laman yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memuat data para calon legislatif, yaitu https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr. Penelusuran dilakukan pada pada Minggu (5/11/2023).

Dari penelusuran itu, daftar riwayat hidup semua bakal calon anggota DPR dari Partai Golkar dan PSI tak bisa dibuka.

Semua profil calon anggota legislatif dari Golkar dan PSI yang ditampilkan di laman KPU berwarna merah.

Kemudian, muncul pemberitahuan pada calon yang menyatakan tak bersedia riwayat hidupnya dipublikasikan.

KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR pada Jumat (3/11/2023). DCT itu berisi data 9.917 calon dari 18 partai politik nasional peserta Pemilu 2024, serta 668 caleg DPD RI.

Para calon wakil rakyat itu akan memperebutkan 580 kursi DPR dan 152 kursi DPD pada Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. DCT itu kemudian dipublikasikan pada Sabtu (4/11/2023).

Baca juga: KPU Tetapkan DCT DPRD Situbondo 469 Orang, Ada 2 Eks Napi Korupsi

KPU hanya menampilkan profil calon yang sudah bersedia memublikasikan daftar riwayat hidup.

Jika yang bersangkutan tidak bersedia, KPU tidak akan memublikasikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com