Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Usulkan Sanksi Berat untuk 4 Hakim yang Terbukti Berselingkuh

Kompas.com - 03/11/2023, 19:39 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) mengusulkan sanksi berat untuk empat hakim yang terbukti melakukan perselingkuhan.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito mengatakan, sanksi berat tersebut kemungkinan dijatuhkan melihat pola putusan terkait kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh hakim.

"Kalau memang selama ini yang sampai masuk ke MKH (Majelis Kehormatan Hakim) itu, selama ini pelanggaran yang dilakukan oleh hakim itu yang pertama misalnya tentang perselingkuhan, itu pasti minimal itu sanksi berat pemberhentian dengan hormat, kebanyakan pemberhentian tidak dengan hormat," ujar Joko saat konferensi pers di Gedung KY, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).

Baca juga: KY Sebut Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Meningkat dari Tahun ke Tahun

Juru Bicara KY Miko Ginting mengatakan, perselingkuhan hakim termasuk dalam pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Menurutnya, dalam kode etik ada prinsip berperilaku arif dan bijaksana dan perilaku berintegritas tinggi.

"Butir perilakunya adalah tidak melakukan perbuatan tercela," ujar Miko.

Oleh karena itu, perselingkuhan dianggap sebagai perbuatan tercela yang sangat dilarang dalam kode etik seorang hakim.

"Perbuatan (tercela) konkretnya kan selingkuh, tapi padanannya ke prinsip-prinsip umum di kode etik," kata Miko.

Baca juga: Hakim Perkara Perdata Paling Banyak Dilaporkan ke KY Terkait Pelanggaran Kode Etik

Lebih lanjut, Joko mengatakan, tidak hanya empat hakim yang diduga selingkuh bakal diusulkan mendapat sanksi dari sidang MKH.

Ia mengungkapkan, ada 41 hakim lainnya yang diusulkan dikenakan sanksi, yaitu 12 hakim yang terbukti memanipulasi fakta persidangan atau salinan putusan, delapan hakim tidak profesional, dan dua hakim menerima gratifikasi.

Kemudian, masing-masing satu hakim terbukti konflik kepentingan, penelantaran istri sah, melakukan pernikahan siri dan menelantarkannya, berkomunikasi atau bertemu pihak berperkara, tidak memberi akses kepada pelapor untuk bertemu anak, mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain yang bukan pihak berperkara, dan melindungi hakim lain yang terbukti melakukan perselingkuhan.

Baca juga: KY Usulkan 45 Hakim Dijatuhi Sanksi, Terbanyak soal Manipulasi Fakta Persidangan

Dari pelanggaran etik tersebut, usulan sanksi ringan berupa teguran lisan kepada satu orang hakim; teguran tertulis kepada lima hakim; dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk tujuh hakim.

Sementara usulan sanksi sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dijatuhkan kepada dua hakim; dan penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama setahun dijatuhkan kepada seorang hakim.

Kemudian, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun dijatuhkan kepada tiga hakim dan mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah dijatuhkan kepada seorang hakim.

"Untuk sanksi berat, KY mengusulkan delapan orang hakim dijatuhi hakim nonpalu lebih dari enam bulan dan paling lama dua tahun; pemberhentian tetap dengan hak pensiun dijatuhkan kepada seorang hakim; dan pemberhentian tidak dengan hormat kepada empat orang hakim," kata Joko.

Baca juga: KY Sebut Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Meningkat dari Tahun ke Tahun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com