Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Goenawan Mohamad Sebut Jokowi Berdusta karena Gibran Maju Cawapres

Kompas.com - 03/11/2023, 16:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Budayawan yang juga pendiri Majalah Tempo, Goenawan Mohamad, menyebut bahwa Presiden Joko Widodo berdusta terkait proses pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Hal tersebut diungkapkannya berdasarkan pengalaman dari rekannya, yakni Erry Riyana Hardjapamekas yang sempat bertemu Presiden Jokowi sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang akhirnya memuluskan jalan Gibran sebagai bakal cawapres.

Menurut pria yang karib disapa GM tersebut, saat itu Erry Riyana berbicara dengan Jokowi soal kemungkinan putusan MK.

Ketika itu, Jokowi disebut sempat menanyakan apa yang harus dilakukan terkait putusan MK tersebut.

Baca juga: Sekjen PDI-P Beberkan Jokowi-Megawati Sempat Bertemu dan Sepakat Calonkan Ganjar

Lantaran saat itu MK belum membacakan putusan, Erry memberi saran agar Presiden Jokowi meminta Gibran tidak usah maju sebagai bakal cawapres.

"Pak Jokowi ini tanya, 'Saya harus kerjakan apa?' Gembira kan Erry karena (Jokowi dianggap) mendengar (keresahan masyarakat)," kata Goenawan menceritakan pengalaman Erry Riyana di acara Rosi yang bertajuk "Rakyat Percaya Siapa: Jokowi, Ketua MK atau Gibran" yang tayang di Kompas TV, Kamis (2/11/2023) malam.

"Kata Erry, 'Gini aja Pak, kalau nanti MK sudah memutuskan atau akan memutuskan bahwa Gibran lolos, Bapak beritahu Gibran jangan maju, kamu kembali aja ke Solo dan tetap kembali ke PDI-P'," ujarnya melanjutkan.

Saat itu, Goenawan Mohamad mengungkapkan, Presiden Jokowi memberi respons yang positif terhadap saran dari Erry Riyana.

Bahkan, Jokowi dikatakan meminta agar saran Erry Riyana itu dicatat oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Baca juga: Goenawan Mohamad Ungkap Kekecewaan ke Jokowi, Sebut Gibran Didesain untuk Perpanjangan Kekuasaan

Berdasarkan sikap Jokowi ketika itu, ia mengatakan, Erry Riyana merasa lega karena sarannya didengar dan akan ditindaklanjuti oleh Presiden.

Namun, kemudian hingga saat ini tidak ada tindak-lanjut dari Presiden Jokowi terkait saran dari Erry.

"Setelah itu, tidak ada pernyataan soal itu. Karena itu dusta ya," kata Goenawan.

"Lalu, siapa yang bisa kita percaya. KPK tidak bisa dipercaya lagi. MK tidak bisa dipercaya lagi. Presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi. Lalu siapa? Itu krisis yang serius," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Kirim Surat untuk Jokowi, Butet Kartaredjasa: Mengingatkan Selagi Kesempatan Masih Ada

Pendiri Komunitas Salihara itu pun menilai ada potensi krisis yang lebih serius jika nantinya terjadi konflik di pemilihan umum (Pemilu) 2024, sementara tidak ada wasit yang dapat dipercaya.

"Sekarang bisa kah kita percaya kepada wasit yang dipercaya pemerintah? Kalau enggak ada wasit, (permainan) sepak bola saja bertengkar, apalagi ini," katanya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com