"Speak Up" Saldi Isra-Arief Hidayat Bongkar Prahara Internal MK

"Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar," ungkap eks Ketua MK itu dalam dissenting opinion-nya.

Baca juga: 3 Temuan dalam Sidang Kode Etik Hakim MK, Apa Saja?

Ia bahkan mengkritik sikap MK yang lamban menyidangkan 3 gugatan awal itu dan menganggap Mahkamah mengulur waktu.

"Saya merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara a quo yang perlu saya sampaikan karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukan sikap penuh integritas, independen dan imparsial, serta bebas dari intervensi politik mana pun," kata Arief.

Setelah Putusan 90 itu diteken, Arief 2 kali bicara di muka publik mengomentari sentimen negatif yang kini diderita Mahkamah.

"Saya sebetulnya datang ke sini agak malu. Saya pakai baju hitam karena saya sebagai hakim konstitusi sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara," ujaf Arief saat berpidato di Konferensi Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Rabu (25/10/2023).

Baca juga: PDI-P Mengaku Tak Ikut Campur soal Usulan Hak Angket MK

Lalu, Arief juga menyampaikan pendapat kepada awak media bahwa, boleh jadi, hanya perombakan susunan majelis hakim konstitusi lah yang bisa memulihkan reputasi MK di mata publik.

"Dalam benak saya, terakhir-terakhir ini mengatakan, sepertinya kok Mahkamah Konstitusi sembilan-sembilan hakimnya kok harus di-reshuffle. Sampai pada titik itu," kata Arief ketika dikonfirmasi Kompas.com pada Senin (30/10/2023).

Ia khawatir, MK saat ini tidak bisa melalui berbagai kritik publik akibat putusan yang dianggap sarat konflik kepentingan tersebut. Sementara itu, MK nantinya akan bertugas mengadili sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum.

Baca juga: Jimly Anggap Surat Edaran KPU Sudah Cukup Tindak Lanjuti Putusan MK

"Mahkamah Konstitusi itu anak kandung dari reformasi yang mencoba menjadi penafsir konstitusi dalam rangka menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini harus diberantas, ini tidak boleh lagi hidup di Indonesia. Tapi kok ini ada kecenderungan ke situ," pungkas Arief yang pada awal 2023 sempat bersaing ketat dengan Anwar Usman sebagai kandidat Ketua MK.