Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bela Jokowi, PSI: Dulu Difitnah PKI, Sekarang Difitnah Minta Jabatan Presiden 3 Periode

Kompas.com - 02/11/2023, 10:42 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai tudingan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta perpanjangan masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode sebagai fitnah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni menyebut ini bukan kali pertama Jokowi difitnah.

Dia menyebutkan ada sejumlah fitnah yang menerpa Jokowi, mulai dari PKI hingga ijazah palsu.

"Dulu Pak Jokowi difitnah PKI, sekarang difitnah memobilisasi dukungan presiden 3 periode. Dulu Pak Jokowi difitnah ijazahnya palsu sekarang difitnah mengendalikan ketum parpol karena pegang kartu truf mereka. Dulu difitnah anti-Islam sekarang difitnah punya hubungan toxic dengan para kerabatnya," kata Raja Juli dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: Serangan PDI-P ke Jokowi dan Gibran: Isu Presiden 3 Periode hingga Pembangkangan Konstitusi

Menurut Raja, fitnah tersebut adalah cara-cara lama yang dilakukan lawan politik untuk mendelegitimasi dan mendemoralisasi Jokowi.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini meminta pihak yang membuat fitnah tersebut belajar dari pengalaman masa lalu.

"Belajarlah dari sejarah. Memfitnah Pak Jokowi adalah pekerjaan yang sia-sia, tidak berguna. Fitnah tidak akan hentikan cinta rakyat pada Pak Jokowi, bahkan menambah solidaritas rakyat rakyat untuk mencintai beliau," ujar dia.

Raja menambahkan fitnah juga tidak akan menghentikan Presiden Jokowi memberikan yang terbaik untuk rakyat di seluruh pelosok negeri.

Selain itu, ia juga meminta pihak yang membuat fitnah kepada Jokowi sebaiknya mulai melakukan kapanye yang positif untuk mendukung bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang didukungnya.

Baca juga: PDI-P Sebut Jokowi Tak Minta 3 Periode secara Langsung ke Megawati

"Sekadar mengingatkan, berhentilah mengerjakan sesuatu yang tidak ada maknanya. Para pemfitnah, mulai kampanye positif, promosikan kandidat capres yang kalian dukung," ucap Raja.

Diketahui, serangan ke Jokowi terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode pernah disinggung oleh PDI-P.

Belakangan juga, situasi antara PDI-P dan Jokowi mulai memanas. Hal ini seiring dengan Jokowi yang merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres pendamping bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Padahal, PDI-P telah menetapkan bakal capres-cawapres mereka untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu, pernah menyebut, persoalan antara partainya dan kepala negara bermula dari PDI-P yang enggan mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden tiga periode.

Baca juga: Polemik Isu Presiden Tiga Periode, Bahlil Pasang Badan untuk Jokowi

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com