Bela Jokowi, PSI: Dulu Difitnah PKI, Sekarang Difitnah Minta Jabatan Presiden 3 Periode

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni menyebut ini bukan kali pertama Jokowi difitnah.

Dia menyebutkan ada sejumlah fitnah yang menerpa Jokowi, mulai dari PKI hingga ijazah palsu.

"Dulu Pak Jokowi difitnah PKI, sekarang difitnah memobilisasi dukungan presiden 3 periode. Dulu Pak Jokowi difitnah ijazahnya palsu sekarang difitnah mengendalikan ketum parpol karena pegang kartu truf mereka. Dulu difitnah anti-Islam sekarang difitnah punya hubungan toxic dengan para kerabatnya," kata Raja Juli dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).

Menurut Raja, fitnah tersebut adalah cara-cara lama yang dilakukan lawan politik untuk mendelegitimasi dan mendemoralisasi Jokowi.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini meminta pihak yang membuat fitnah tersebut belajar dari pengalaman masa lalu.

"Belajarlah dari sejarah. Memfitnah Pak Jokowi adalah pekerjaan yang sia-sia, tidak berguna. Fitnah tidak akan hentikan cinta rakyat pada Pak Jokowi, bahkan menambah solidaritas rakyat rakyat untuk mencintai beliau," ujar dia.

Raja menambahkan fitnah juga tidak akan menghentikan Presiden Jokowi memberikan yang terbaik untuk rakyat di seluruh pelosok negeri.

Selain itu, ia juga meminta pihak yang membuat fitnah kepada Jokowi sebaiknya mulai melakukan kapanye yang positif untuk mendukung bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang didukungnya.

"Sekadar mengingatkan, berhentilah mengerjakan sesuatu yang tidak ada maknanya. Para pemfitnah, mulai kampanye positif, promosikan kandidat capres yang kalian dukung," ucap Raja.

Diketahui, serangan ke Jokowi terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode pernah disinggung oleh PDI-P.

Belakangan juga, situasi antara PDI-P dan Jokowi mulai memanas. Hal ini seiring dengan Jokowi yang merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres pendamping bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Padahal, PDI-P telah menetapkan bakal capres-cawapres mereka untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu, pernah menyebut, persoalan antara partainya dan kepala negara bermula dari PDI-P yang enggan mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden tiga periode.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).

Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. Sebab, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan masa jabatan presiden paling banyak 2 periode, di mana satu periode berlangsung 5 tahun.

Namun, menurut Adian, ada pihak yang tak terima atas penolakan PDI-P tersebut.

Pernyataan Adian Napitupulu itu kemudian dibantah oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Puan mengaku belum pernah mendengar dan mengetahui ada permintaan Presiden Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan

"Enggak. Enggak pernah setahu saya, enggak pernah beliau meminta (pada Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) untuk perpanjangan tiga periode," kata Puan saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu lalu.