"Jadi banteng enggak ada itu cengeng-cengeng itu, banteng itu cuman kalo diam jangan diganggu, itu berbahaya," lanjut dia.
Setelah Komarudin, giliran politikus senior PDI-P TB Hasanuddin angkat bicara. Ia berpandangan serupa dengan Komarudin.
Partainya, jelas Hasanuddin, bakal menelusuri kejadian penurunan baliho bahkan dugaan munculnya provokator Pemilu.
"Yang jelas kami akan selidiki lebih lanjut, apakah pencopotan ini merupakan satu upaya provokasi atau apa. Tentu kami tak akan diam saja," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).
Anggota Komisi I DPR ini juga bingung mengapa pencopotan baliho itu terjadi sebelum Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gianyar.
Baca juga: Soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud, PDI-P: Banteng kalau Diam Jangan Diganggu
"Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga. Aneh kan?" sesal Hasanuddin.
Terakhir, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menuding adanya politik diskriminasi atas kejadian penurunan baliho tersebut.
Menurut dia, penurunan baliho tidak terjadi jika pemerintah berjanji akan netral untuk pemilu.
Masyarakat, jelas Hasto, juga menilai pencopotan baliho Ganjar-Mahfud termasuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dari pemerintah.
"Baliho termasuk dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang diturunkan itu mencederai rasa keadilan," kata Hasto di Gedung High End, Rabu.
Sementara itu, Ganjar mengaku prihatin atas pencopotan baliho bergambar dirinya dan Mahfud. Dia mempertanyakan maksud dan tujuan pencopotan itu.
Menurut Ganjar, jika pemasangan baliho tidak melanggar aturan, sebaiknya tidak ada pencopotan.
"Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya? Memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).
Sedangkan Mahfud enggan berkomentar. Ia menyebutkan itu tidak penting untuk ditanggapi.
Di Jakarta, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid mengingatkan pemerintah untuk bisa memastikan netralitas dalam Pemilu 2024.