Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Kompas.com - 29/05/2024, 20:43 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani mengatakan negara sangat dirugikan jika perwira TNI dan Polri pensiun di usia 58 tahun karena ada usaha dan biaya besar yang dikeluarkan ketika mendidik mereka.

Hal ini disampaikan Muzani merespons revisi UU Polri dan UU TNI yang mengubah ketentuan soal batas usia pensiun perwira Polri dan TNI.

"Negara akan sangat dirugikan ketika dalam posisi itu kemudian dia pensiun. Padahal untuk mendidik, atau menjadikan seseorang dalam usia yang matang, itu memerlukan effort dan biaya yang sangat tinggi. Ketika usia 58 harus pensiun itu akan sangat sayang," ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Muzani menuturkan, rencana mengubah batas usia pensiun perwira Polri dan TNI lewat revisi UU masih dalam tahap pembicaraan.

Baca juga: Revisi UU Polri Ubah Usia Pensiun Anggota Polri

Ia menyebutkan, Fraksi Gerindra di DPR juga masih dalam posisi mengkaji rancangan tersebut.

Akan tetapi, Muzani menekankan bahwa usia pensiun perwira Polri dan TNI semestinya bisa diperpanjang, tidak berhenti di 58 tahun.

"Salah satu cara berpikirnya adalah TNI-Polri, itu adalah aset negara. Ketika dia pensiun di usia 58, dia pada posisi yang masih sangat aktif. Kesehatannya masih prima. Daya pikirnya masih kuat. Kemampuan fisiknya juga masih oke," kata dia.

Wakil ketua MPR ini pun tidak memungkiri bahwa aturan mengenai batas usia ini akan terus menjadi perdebatan karena ada menganggap perwira TNI-Polri yang sudah lanjut usia (lansia) harus diregenerasi.

"Karena itu Fraksi Gerindra terbuka peluang untuk mendapatkan masukan-masukan dari seluruh stakeholder termasuk civil soviety untuk memberi masukan untuk hal tersebut," kata Muzani.

Baca juga: Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Di samping itu sekretaris jenderal Partai Gerindra ini juga memastikan revisi UU TNI dan Polri tidak akan membuat mereka merebut jabatan sipil.

"Saya kira tidak akan terjadi, karena pemerintah ini adalah hasil sebuah proses demokrasi yang panjang. Apa yang diharapkan oleh proses demokrasi itu juga akan menjadi sebuah pemikiran dan pertimbangan yang matang, baik Presiden Joko Widodo ataupun presiden terpilih Prabowo Subianto," ujar dia.

Untuk diketahui, draf revisi UU TNI dan Polri sama-sama mengatur perubahan batas usia pensiun bagi anggota TNI dan Polri.

Lewat revisini UU tersebut, batas usia pensiun perwira TNI dan Polri diubah dari 58 tahun menjadi 60 tahun.

Masa dinas perwira tinggi bintang 4 di Polri dan TNI pun dapat diperpanjang hingga 65 tahun apabila ditetapkan oleh presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Sidang Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Digelar Hari Ini

Nasional
Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Komisi VIII Tekankan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Safari Wukuf dan Ramah Lansia

Nasional
Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140 Ribu, Penghuninya 265 Ribu Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140 Ribu, Penghuninya 265 Ribu Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Nasional
Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com