Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Diminta Waspadai Ancaman Terorisme Jelang Pemilu

Kompas.com - 02/11/2023, 05:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diminta untuk mewaspadai ancaman terjadinya aksi terorisme menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Permintaan itu datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Polri pun sudah melihat ancaman tersebut dan mengantisipasinya. 

"Saya sudah sering meminta supaya pihak keamanan mewaspadai semua yang bisa mengganggu jalannya pemilu, termasuk teroris atau kelompok-kelompok lain,” kata Wapres di Cibitung, Bekasi, Rabu (1/11/2023) kemarin.

Baca juga: Wapres Minta Kapolri Antisipasi Kelompok Teroris yang Bisa Ganggu Pemilu 2024

Ancaman terjadinya aksi terorisme menjelang Pemilu 2024 mencuat setelah Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri membekuk 59 orang terduga teroris sepanjang Oktober 2023.

Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Aswin Siregar menyatakan, para tersangka teroris ini berasal dari berbagai kelompok teror, di antaranya Jemaah Islamiyah (JI) dan Jemaah Ansharut Daulah (JAD).

Ia menyebutkan, ada ada 40 orang anggota JAD yang mempunyai rencana menggagalkan Pemilu 2024 karena menganggap demokrasi sebagai hal yang maksiat.


"Bagi mereka, pemilu adalah rangkaian demokrasi, di mana demokrasi itu adalah maksiat, demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum bagi mereka," ucap Aswin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Baca juga: Anggap Demokrasi Maksiat, 40 Teroris JAD Ingin Gagalkan Pemilu 2024

"Sehingga ada keinginan untuk menggagalkan atau untuk mengganggu jalannya proses pesta demokrasi tersebut," ujar dia.

Personel Densus 88 juga mengamankan sejumlah barang bukti dalam penangkapan tersebut, antara lain senjata api jenis AK-47 dan revolver, komponen bahan pelada, hingga materi cetakan buku dan alat propaganda.

Dimonitor

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan (kiri) bersama Juru bicara Densus 88 Kombes Pol Aswin Siregar (kanan) menunjukkan foto-foto tersangka saat konferensi pers terkait penangkapan tersangka tindak pidana terorisme di Jakarta, Selasa (31/10/2023). Densus 88 pada Oktober 2023 berhasil menangkap 59 tersangka dengan barang bukti senapan serbu AK-47, revolver, senapan angin, sejumlah amunisi dan magasin, senjata tajam, dan buku-buku propaganda yang diduga akan digunakan salah satunya untuk menggagalkan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan (kiri) bersama Juru bicara Densus 88 Kombes Pol Aswin Siregar (kanan) menunjukkan foto-foto tersangka saat konferensi pers terkait penangkapan tersangka tindak pidana terorisme di Jakarta, Selasa (31/10/2023). Densus 88 pada Oktober 2023 berhasil menangkap 59 tersangka dengan barang bukti senapan serbu AK-47, revolver, senapan angin, sejumlah amunisi dan magasin, senjata tajam, dan buku-buku propaganda yang diduga akan digunakan salah satunya untuk menggagalkan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendampingi Ma'ruf di Bekasi pun menegaskan bahwa Densus 88 akan terus memonitor pergerakan kelompok-kelompok teroris.

Ia menyatakan, penangkapan terhadap 59 orang tersangka teroris itu merupakan upaya mencegah terjadinya aksi terorisme.

"Kita sudah perintahkan pada Kadensus untuk memonitor seluruh wilayah, begitu ada tanda khususnya yg akan mengganggu tahapan pemilu maka langkah-langkah di lapangan segera dilakukan," ujar Sigit.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (17/10/2023), usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024.KOMPAS.com/Rahel Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (17/10/2023), usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024.
Pada Rabu kemarin, Sigit juga mengumpulkan seluruh pejabat utama, kapolda, dan kapolres se-Indonesia untuk mengikuti apel kepala satuan wilayah.

Baca juga: Kapolri Minta Polisi Waspada, Perang Israel-Palestina Bisa Bangkitkan Sel Teroris

Salah satu instruksi yang ia sampaikan kepada jajarannya itu adalah mewaspadai dampak ekskalasi di tingkat global terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri.

"Beberapa waktu yang lalu dampak dari perang Israel-Palestina tentunya juga membangkitkan sel-sel yang terafiliasi dengan teroris dan mau tidak mau kita juga tentunya harus waspada," kata Sigit seusai acara apel, dikutip dari Kompas TV.

Halaman:


Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com