Soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud, PDI-P: Banteng kalau Diam Jangan Diganggu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun menegaskan bahwa partainya akan melawan pihak yang berupaya mengganggu dan menjadi provokator.

Hal ini disampaikannya dalam menanggapi pencopotan baliho bergambar bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali.

"Banteng kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun, dia brutal itu banteng," kata Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

"Jadi banteng enggak ada itu cengeng-cengeng itu, banteng itu cuma kalau diam jangan diganggu, itu berbahaya," ujar dia.

Baca juga: PDI-P Bali soal Baliho Ganjar-Mahfud Diturunkan Satpol PP Saat Jokowi Berkunjung: Saya Sedih

Komarudin mengeklaim bahwa hingga kini Bali merupakan kandang PDI-P.

Maka dari itu, menurut dia, PDI-P di Bali perlu melakukan investigasi lanjutan untuk menelusuri maksud pencopotan baliho tersebut.

"Saya bisa melihat ke bawah, (pencopotan baliho) sebagai sebuah provokator, masa kadang orang bisa berani sekeras itu," ujar dia. 

Komarudin berdoa agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berjalan lancar dan adil. Dia tak ingin proses Pilpres 2024 berjalan atas kepentingan pribadi dan kelompok.

"Kita harus berdoa supaya semua proses, semua kepentingan, semua urusan pribadi, kelompok dibatasi, supaya pemilih ini berjalan dengan baik," ucap dia.

Baca juga: Jokowi Kunker ke Bali, Baliho Ganjar-Mahfud Diturunkan Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sebuah baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari PDI Perjuangan (PDI-P) di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa (31/10/2023).

Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa.

Ia menegaskan, kebijakan ini tidak hanya menyasar pasangan bakal capres dan wapres maupun partai politik tertentu tetapi untuk semua atribut politik.