Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud dan Tuntutan Jokowi Netral pada Pemilu 2024

Penurunan baliho itu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali.

Baliho yang diturunkan berlokasi di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa (31/10/2023).

Dari kejadian ini, muncul tanggapan elite PDI-P sebagai pengusung Ganjar-Mahfud. Tanggapannya jelas menyayangkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah angkat bicara terkait hal ini.

Kronologi

Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa.

Ia menegaskan, kebijakan ini tidak hanya menyasar pasangan bakal capres dan wapres maupun partai politik tertentu tetapi untuk semua atribut politik.

Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan netralitas selama Kepala Negera melaksanakan kunjungan kerja di lokasi tersebut.

"Termasuk baliho ada gambarnya Pak Jokowi pun yang di baliho PSI, kita cabuti juga deket Bendega (Renon) tidak masalah itu, perintahnya begitu kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan ke kita," kata Nyoman.

Menurut dia, penurunan atribut politik ini hanya untuk sementara dan akan dipasang kembali usai Jokowi dan rombongan meninggalkan lokasi kunker.

Banteng tidak diam

Sejumlah elite PDI-P lantang bersuara menanggapi penurunan baliho Ganjar-Mahfud. Mereka mengatakan, penurunan baliho tidak hanya yang bergambar Ganjar-Mahfud, tetapi juga bendera PDI-P.

"Banteng kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun, dia brutal itu banteng," kata Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

"Jadi banteng enggak ada itu cengeng-cengeng itu, banteng itu cuman kalo diam jangan diganggu, itu berbahaya," lanjut dia.

Setelah Komarudin, giliran politikus senior PDI-P TB Hasanuddin angkat bicara. Ia berpandangan serupa dengan Komarudin.

Partainya, jelas Hasanuddin, bakal menelusuri kejadian penurunan baliho bahkan dugaan munculnya provokator Pemilu.

"Yang jelas kami akan selidiki lebih lanjut, apakah pencopotan ini merupakan satu upaya provokasi atau apa. Tentu kami tak akan diam saja," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Anggota Komisi I DPR ini juga bingung mengapa pencopotan baliho itu terjadi sebelum Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gianyar.

"Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga. Aneh kan?" sesal Hasanuddin.

Terakhir, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menuding adanya politik diskriminasi atas kejadian penurunan baliho tersebut.

Menurut dia, penurunan baliho tidak terjadi jika pemerintah berjanji akan netral untuk pemilu.

Masyarakat, jelas Hasto, juga menilai pencopotan baliho Ganjar-Mahfud termasuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dari pemerintah.

"Baliho termasuk dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang diturunkan itu mencederai rasa keadilan," kata Hasto di Gedung High End, Rabu.

Reaksi Ganjar dan Mahfud

Sementara itu, Ganjar mengaku prihatin atas pencopotan baliho bergambar dirinya dan Mahfud. Dia mempertanyakan maksud dan tujuan pencopotan itu.

Menurut Ganjar, jika pemasangan baliho tidak melanggar aturan, sebaiknya tidak ada pencopotan.

"Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya? Memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Sedangkan Mahfud enggan berkomentar. Ia menyebutkan itu tidak penting untuk ditanggapi. 

Di Jakarta, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid mengingatkan pemerintah untuk bisa memastikan netralitas dalam Pemilu 2024.

Di sisi lain, dia memastikan TPN tidak terpengaruh pada penurunan baliho.

"Pokoknya kita gini, apapun yang ada, yang pasti kami melihat yang paling penting adalah bahwa ini kan suatu pesta demokrasi, semuanya mempunyai hak, itu saja," kata Arsjad ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu.

Arsjad menyatakan, TPN bakal terus bersama masyarakat mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dia enggan ambil pusing terkait kejadian pencopotan baliho. Menurutnya, TPN tetap fokus pada kerja-kerja pemenangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

"Yang penting kan buat kita gini, kami jalan terus," tegasnya.

Kata Jokowi

Dari Ibu Kota Nusantara, Presiden Jokowi mengaku sudah tahu terkait penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Bali.

Jokowi menegaskan agar pemerintah daerah, aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri harus tetap netral selama tahun politik jelang Pemilu 2024.

"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," tutur Kepala Negara saat memberi keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Rabu, sebagaimana dilansir keterangan resmi.