Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Kompas.com - 29/05/2024, 21:51 WIB
Adinda Putri Kintamani Nugraha,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima pengaduan dari kuasa hukum Keluarga Vina terkait penanganan kasus pembunuhan Vina.

Terbaru, polisi menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuh Vina. 

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyampaikan terdapat sejumlah pengaduan yang disampaikan oleh keluarga Vina melalui kuasa hukumnya.

Salah satunya adalah permintaan kepada Komnas HAM untuk memberikan trauma healing untuk Ibu Vina.

Baca juga: Dua dari Tiga DPO Kasus Vina Dinyatakan Fiktif, Keluarga Minta Polisi Telusuri Lagi

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Ketua Komnas HAM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

"Kemudian juga kami menerima aduan dari keluarga Vina, dari kuasa hukumnya terkait dengan adanya trauma dari Ibu Vina karena dia harus mengingat kejadian masa lalu, dan juga harus mengikuti proses hukumnya," ucap Uli.

Lebih lanjut, Uli mengatakan keluarga Vina juga meminta kepada Komnas HAM kepastian kompensasi dan restitusi dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"Itu yang menurut kuasa hukumnya melelahkan, sehingga mereka berharap ada trauma healing buat ibunya Vina, dan juga mereka berharap juga nanti dalam proses hukumnya ada memasukkan kompensasi dan restitusi," lanjutnya.

Baca juga: Hotman Paris: Lima Terpidana Mengatakan Bukan Pegi Pembunuh Vina Cirebon

Uli mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pemerintah Kota Cirebon untuk memastikan kompensasi, restitusi dan adanya trauma healing kepada keluarga korban.

Selain itu, ia juga memaparkan Komnas HAM sedang bekerja sama dengan Polda Jawa Barat dan Itwasum Mabes Polri untuk menggali fakta-fakta yang ada dalam kasus pembunuhan Vina.

"Jadi, kami memang masih mendalami fakta-faktanya," pungkas Uli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lapas di Indonesia 'Overcrowded', Kapasitas 140 Ribu, Penghuninya 265 Ribu Orang

Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140 Ribu, Penghuninya 265 Ribu Orang

Nasional
KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

KY Awasi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

Nasional
Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Sinyal Kuat PKS, PKB, dan PDI-P Bakal Dukung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Nasional
Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Marak Judi "Online", Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com