Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Harap Gibran Bergabung Jadi Kader

Kompas.com - 01/11/2023, 15:26 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily berharap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mau menjadi kader partainya setelah diusung sebagai bakal calon wakil presiden. 

Meski begitu, ia menekankan saat ini hal terpenting untuk Golkar adalah membantu pemenangan Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

“Sekarang fokus kita adalah bagaimana menang Prabowo-Gibran dulu,” kata Ace di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Baca juga: PDI-P Persilakan Gibran Gabung Golkar, tapi Tetap Tagih KTA Dikembalikan

Meski begitu, ia menyatakan Golkar membuka pintu jika putra Sulung Presiden Joko Widodo itu ingin bergabung.

“Ya mudah-mudahan, beliau tergerak untuk masuk Golkar,” ucap dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa sampai saat ini Gibran belum berstatus sebagai kader partai beringin itu.

Pasalnya, Gibran juga belum memutuskan untuk mundur dari PDI-P.

“Mengalir saja dulu, ya kan Pak Gibran belum memutuskan. Biarlah kita tunggu keputusan Pak Gibran berlabuh ke mana,” ujar Lodewijk di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Baca juga: Tunggu Langkah Politik Gibran soal Parpol, Golkar: Mengalir Saja Dulu

Sementara itu, PDI-P juga tak kunjung memberikan sanksi berupa pemecatan pada Gibran.

Namun, Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun meminta Gibran segera mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P tanpa perlu banyak mendramatisasi keadaan.

Sebab, Gibran sudah berani mengambil langkah politik yang berseberangan dengan partai banteng.

"Kalau sudah berani pindah ke sana (kubu Prabowo), kembalikan KTA, kok repot saja urusan begitu," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com