Pun pada situasi berbeda, kita juga melihat bagaimana porsi kekuasaan wakil presiden non-partai politik yang sangat terbatas dari Boediono yang merupakan wakil presiden periode 2009-2014 dan Maruf Amin yang merupakan wakil presiden periode 2019-2024.
Tentu dari situasi ini, kita bisa menebak langkah Jokowi beberapa waktu ke depan akan lebih fokus dalam urusan posisi di partai politik.
Langkah pertama tentu membantu PSI lolos parlementary threshold (PT) agar wakilnya ada di DPR RI. Pun jika pada akhirnya PSI gagal lolos ke Senayan, maka pilihan terakhir adalah bergabung dengan partai politik parlemen untuk jabatan ketua umum.
Asumsinya sederhana, Jokowi tidak akan sulit pensiun dari politik ketika anak dan menantunya masih eksis di politik nasional. Pun kebertahanan dinasti politik Jokowi dalam sentral politik nasional membutuhkan kendali di partai politik.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (Partai Demokrat) adalah rujukan utama dalam membaca situasi ini.
Kedua mantan presiden itu mampu eksis di politik nasional hingga hari ini karena aksesibilitas kekuasaan di partai politik, baik dalam kapasitas jabatan ketua umum maupun ketua dewan pembina partai.
Pun seandainya Prabowo-Gibran kalah di Pilpres 2024 akan menyisakan penyesalan bagi Jokowi atas pilihan politik yang diambilnya saat ini.
Selain akses ke PDI Perjuangan sudah hampir tertutup, risiko lainnya adalah kebertahanan dinasti politik Jokowi juga akan terancam berhenti. Karena sejak 20 Oktober 2024 nanti, seluruh kekuasaan Jokowi akan diambilalih presiden yang dilantik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.