Gimik Politik di Balik Meja Makan Istana

PRESIDEN Jokowi mengundang tiga capres yang telah mendaftarkan diri ke KPU RI untuk makan siang bersama di Istana Merdeka Jakarta pada Senin, 30 Oktober 2023.

Baik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto kompak memakai motif batik sama, yaitu batik parang yang secara filosofis menegaskan ketiganya siap mengarungi ombak pertarungan Pilpres 2024.

Sementara, Jokowi memilih memakai batik kontemporer yang jamak dipakai banyak orang tidak memiliki makna filosofis khusus.

Secara kasat mata, tujuan Jokowi mengundang ketiga capres tersebut ingin menjelaskan posisi politiknya netral di Pilpres 2024.

Namun di balik bahasa netral atau mendukung semua capres yang pernah disampaikan Presiden Jokowi dalam acara Peringatan Hari Santri Nasional 2023, tersirat pesan khusus.

Utamanya menyangkut keriuhan di media sosial pascakontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan gugatan syarat capres/cawapres minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah yang akhirnya menggolkan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo.

Keriuhan ini tentu saja memusingkan Jokowi. Pasalnya diksi “mahkamah keluarga” yang menegasikan akronim dari MK (Mahkamah Konstitusi) dan bahasa “politik dinasti” menghadirkan sentimen negatif pada Jokowi di akhir masa kepemimpinannya.

Sentimen negatif ini bisa jadi merusak kepuasan publik terhadap Jokowi yang sebelumnya berada dikisaran angka di atas 80 persen.

Pun hal ini akan berdampak pula pada personal branding Jokowi sebagai sosok yang merakyat dan anti-KKN bertransformasi menjadi sosok yang dianggap elitis dan mendukung nepotisme dengan mendorong anaknya maju sebagai cawapres di masa dirinya masih menjabat sebagai presiden.

Selain alasan Gibran adalah putra sulung Jokowi, benturan kepentingan dengan MK di kemudian hari tidak bisa dihindari.

Pada ujung kontestasi Pilpres 2024, Gibran dalam kapastitas sebagai cawapres akan diadili oleh pamannya sendiri, yaitu Ketua MK Anwar Usman. Terlepas pada akhirnya Gibran menang atau kalah.

Apalagi berdasarkan pengalaman pilpres-pilpres sebelumnya yang selalu berakhir di gugatan Mahkamah Konstitusi, konflik kepentingan bisa terjadi dalam memutuskan sengketa hasil Pemilu 2024.

Jokowi sedari awal tentu mengerti situasi yang mentautkan dirinya sebagai presiden aktif, Gibran sebagai cawapres, dan Anwar Usman sebagai Ketua MK.

Dinamika penolakan, sinisme dan anggapan bahwa Pilpres 2024 tidak netral dan penuh intervensi kekuasaan adalah situasi yang mutlak tidak terelakkan.

Jika Jokowi salah melangkah, bukan tidak mungkin Pemilu 2024 akan diboikot oleh masyarakat seperti yang pernah terjadi saat Pemilu 1997 sebagai dampak dari intervensi pemerintah terhadap Pemilu dan dualisme di tubuh PDI.