Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Darmansjah Djumala
Diplomat dan Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri

Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri dan Dosen Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

Diplomasi Bahasa, Jangan Sampai Dicuri Negeri Jiran

Kompas.com - 29/10/2023, 12:38 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KONGRES Bahasa Indonesia XII yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 26-28 Oktober 2023 dengan tema “Literasi dalam Kebinekaan untuk Kemajuan Bangsa” baru saja usai.

Selama kongres banyak sub-tema menarik yang dibahas dalam hajat lima tahunan itu. Para pakar bahasa dan sastra bertukar-pikiran ikhwal upaya pemajuan bahasa dan sastra Indonesia.

Namun kali ini ada satu sub-tema yang erat terkait dengan kebijakan luar negeri, yaitu internasionalisasi dan diplomasi bahasa Indonesia.

Awam paham, domain kebijakan luar negeri utamanya mencakup isu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Diplomasi bahasa jatuh dalam domain diplomasi budaya.

Para pelaku diplomasi mahfum bahwa diplomasi budaya bertujuan memproyeksikan citra bangsa dan negara dengan menggunakan segala macam produk budaya, termasuk bahasa, sebagai instrumen.

Dalam perspektif ini bisa dipahami kemudian jika diplomasi bahasa dilakukan untuk memproyeksikan citra bangsa dan negara dalam pergaulan internasional. Namun citra apa yang hendak diproyeksikan?

Setidaknya ada tiga aras pemikiran untuk mendeskripsikan citra Indonesia dalam konteks diplomasi bahasa Indonesia.

Pertama, dari aspek nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Sumpah para pemuda untuk berbahasa satu, bukan sekadar keputusan kebudayaan. Itu adalah keputusan politik.

Untuk menyatukan bangsa, pemuda yang berbahasa mayoritas dengan ikhlas memutuskan bahasa Indonesia—bahasa yang berasal dari satu bagian kecil di Sumatera, tapi luas dipakai dalam komunikasi sosial dan perdagangan antarkepulauan—sebagai bahasa persatuan.

Bahasa Indonesia bukan lagi sekadar lingua franca atau bahasa pengantar pergaulan sosial semata. Ia bukan lagi produk budaya.

Saat itu keputusan ”berbahasa satu” adalah produk politik. Politik persatuan bangsa yang majemuk. Tidak banyak bangsa di dunia yang memiliki satu bahasa persatuan.

Indonesia boleh berbangga karena punya bahasa nasional sendiri yang berasal dari bahasa ibunya.

Di dalam praktik diplomasi, rasa bangga terhadap bahasa Indonesia bisa dinarasikan dengan mengatakan: nilai pemersatu bahasa Indonesia merupakan embrio nasionalisme dan persatuan para pemuda Indonesia dalam membangun konsep “negara bangsa” (nation state) yang bernama Indonesia.

Berkat bahasa Indonesia sebagai produk politik, Indonesia tetap utuh sebagai bangsa yang punya satu bahasa persatuan hingga kini.

Kedua, bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Dalam teori diplomasi publik dikenal dua istilah tentang citra bangsa, yaitu nation branding dan national identity.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com