Pasalnya, menurut Ma'ruf, Indonesia tengah menghadapi krisis pangan global sehingga harus ada menteri yang definitif.
Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan Kembali Tunjuk Amran Sulaiman Jadi Mentan, Bisa Langsung Kerja
Selain itu, Ma'ruf menilai Amran yang sudah pernah menjabat sebelumnya telah memiliki pengalaman dalam menjaga ketahanan pangan.
"Saya kira memang pertanian ini sangat vital ya, pertama kita dalam rangka ketahanan pangan ya, menghadapi situasi krisis pangan global," ujarnya.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyayangkan pemilihan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Sebab, menurut Bhima, pada periode sebelumnya, kinerja Amran dinilai kurang memuaskan, khususnya masalah beras.
"Pemilihan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman sangat disayangkan. Selama Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019 terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan," ujar Bhima dalam keterangan resmi, Rabu.
Bhima mengatakan, selain masalah impor beras, terjadi lonjakan impor gula sejak Amran menjabat Menteri Pertanian di era pemerintahan Jokowi yang pertama itu.
Pada saat itu, impor gula menyentuh 4,6 juta ton dengan nilai mencapai 1,7 juta dollar AS.
"Ini bukan angka yang kecil. Apakah ada perubahan gaya Menteri Pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan," kata Bhima.
Baca juga: Punya Pengalaman Jadi Mentan, Amran Sulaiman Optimistis Hadapi El Nino
Selain itu, persoalan data juga dinilai sangat buruk. Menurut dia, ada ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, jadi tidak akur antar kementerian dan BPS.
Sementara itu, mengutip pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2014, Presiden Jokowi pernah menyatakan bakal memecat Menteri Pertanian Amran Sulaiman di periode pertama pemerintahannya. Hal itu akan dilakukan Jokowi jika target swasembada pertanian belum bisa tercapai.
Kala itu, Jokowi menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada beras pada 2016.
"Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," kata Presiden Jokowi saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada akhir 2014.
Namun, janji tersebut tak direalisasikan hingga akhir masa jabatannya di periode pertama pada 2019. Padahal, saat itu target swasembada beras belum tercapai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.