Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romo Magnis Bahas Kondisi 25 Tahun Reformasi, Singgung Demokrasi Merosot dan Dinasti Politik

Kompas.com - 24/10/2023, 07:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Romo Magnis Suseno menyinggung soal kondisi demokrasi Indonesia yang kian merosot menjadi oligarki dan dinasti politik.

Hal tersebut disampaikannya saat berbicara pada acara Gagas RI Episode 5 yang bertajuk Etika Indonesia dalam Tantangan di Studio I Kompas TV pada Senin (23/10/2023).

Mula-mula, Romo Magnis menyinggung soal kekhawatirannya dengan kondisi demokrasi di Indonesia. Padahal, demokrasi saat ini merupakan buah dari gerakan reformasi pada 25 tahun lalu.

"Demokrasi kita merosot menjadi oligarki dan dinasti. Korupsi belum pernah sebesar sekarang," ujar Magnis.

Baca juga: Romo Magnis: Bharada E Orang Kecil, Tak Bisa Bantah Perintah Sambo

Dia lantas menjelaskan, berdasarkan data yang dicatatnya, dalam 20 tahun terakhir ada 13 menteri tersangkut kasus korupsi.

Selain itu, ada pula 429 kepala daerah, 344 anggota DPR dan DPRD hingga 349 pejabat eselon I hingga IV yang juga tersangkut kasus korupsi.

"Itu betul-betul terlalu banyak. Kok orang mewakili rakyat itu tersangkut korupsi itu, tidak benar itu," katanya.

Romo Magnis pun mempertanyakan, apa yang terjadi dalam reformasi sehingga mengakibatkan kondisi tatanan demokrasi dan pemerintahan Indonesia menjadi seperti sekarang.

Dia pun mengajak masyarakat waspada agar demokrasi dan reformasi yang sudah berjalan tidak semakin buruk karena kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Jangan diizinkan digerogoti dalam pemilu 2024. Pemilu itu akan menentukan bagi masa depan Indonesia. Kita harus kembali di atas dasar etika Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Tudingan Dinasti Politik, Relawan Pro Jokowi: Dilontarkan Lawan Politik yang Takut

Dalam kesempatan itu, Romo Magnis juga mengakui bahwa ada yang gagal dari reformasi. Namun, ada juga suatu hal positif untuk Indonesia.

Sebab, dalam reformasi itu pertama kalinya Indonesia dijadikan sebuah demokrasi. Selain itu, hak asasi manusia dimasukkan dalam undang-undang.

"Sekarang, kita harus selamatkan hasil reformasi. Kita sekarang khawatir, saya juga khawatir," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com