Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Rapimnas Golkar: Target 116 Kursi DPR dan 60 Persen Suara di Pilkada

Kompas.com - 21/10/2023, 16:15 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menargetkan 20 persen suara atau 116 kursi dalam Pemilu tahun 2024. Hal ini diputuskan sebagai hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Golkar Tahun 2023 di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023).

Adapun target suara itu menjadi salah satu dari dua keputusan yang disepakati dalam Rapimnas.

"Jadi diputuskan untuk menghadapi Pemilu 2024 Partai Golkar menargetkan 20 persen suara atau 116 kursi," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di DPP Partai Golkar, Sabtu.

Sementara untuk Pilkada, partai berlambang pohon beringin ini menargetkan suara sebesar 60 persen. Adapun jadwal Pilkada akan segera dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Baca juga: Alasan Golkar Dukung Gibran Jadi Bakal Cawapres Prabowo

"Untuk menghadapi Pilkada yang akan segera dibahas di DPR terkait jadwal, Partai Golkar menargetkan 60 persen. Ini Rapimnas menjelang Pileg dan Pilpres tadi," tutur Airlangga.

Sementara itu, keputusan Rapimnas lainnya adalah mengusulkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Gibran diketahui sempat hadir ke DPP Partai Golkar usai pengusulan tersebut diumumkan. Ia pun telah menerima surat keputusan hasil rapat pleno I dalam Rapimnas terkait usulan tersebut.

"Mendukung dan mengusung Pak Prabowo Subianto sebagai bacapres dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres. Tentu tadi surat sudah diserahkan kepada Mas Gibran, dan juga dihadiri langsung oleh bapak Prabowo Subianto dan ini menjadi bahan itu pertemuan antara ketua umum," jelas Airlangga.

Baca juga: Jawaban Gibran Usai Diusulkan Golkar Jadi Bakal Cawapres Prabowo

Sebagai informasi, nama Gibran Rakabuming Raka makin santer terdengar usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Senin (16/10/2023).

Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Saat ini, hanya Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang belum mengumumkan nama bakal calon wakil presiden. Nama bacawapres pun makin mengerucut ke putra sulung Presiden Jokowi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com