Bangkitnya Dinasti Politik Dalam Demokrasi Ilusif

MUNCULNYA pejabat atau calon pejabat tinggi negara yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat politik saat ini maupun sebelumnya mengindikasikan ketidaksetaraan yang semakin meningkat dalam akses ke kekuasaan dan pengaruh politik. Hal ini dapat berdampak pada ketahanan dan prevalensi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Tingkah laku berpolitik yang minim moral, etika, dan empati akan semakin menjauhkan demokrasi dari cita-cita utamanya, membawa kesejahteraan bagi umat manusia (Nurhasim, 2019).

Sampai kapan budaya politik kita terjerembap dalam kubangan budaya patrimonial dan berubah ke arah budaya demokrasi yang berpijak pada kompetisi yang adil, jujur, penuh damai, dan mencerminkan integritas?

Sepanjang sejarah, banyak politisi yang telah mengambil alih tampuk kekuasaan dari anggota keluarganya (terutama dari garis ayah atau suami), sehingga beberapa keluarga mendominasi puncak kekuasaan di banyak negara demokrasi.

Sejumlah contoh mencakup mantan Presiden Cristina Fernández de Kirchner yang merupakan istri dari mantan Presiden Nestor Kirchner di Argentina, mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang merupakan saudara dari mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra di Thailand.

Mantan Presiden George W Bush yang merupakan anak dari mantan Presiden George HW Bush di Amerika Serikat, mantan Perdana Menteri Najib Razak yang merupakan anak dari mantan Perdana Menteri Abdul Razak di Malaysia.

Mantan Presiden (sekarang Wakil Ketua Kongres) Gloria Macapagal-Arroyo yang merupakan putri dari mantan Presiden Diosdado Macapagal di Filipina.

Mantan Presiden Filipina, Benigno 'Noynoy' Aquino III adalah keturunan dari keluarga Aquino. Ibunya adalah mantan Presiden yang sangat populer, Corazon Aquino, dan ayahnya adalah mantan Senator Benigno 'Ninoy' Aquino, Jr.

Di Indonesia? Tanpa menyebut nama, jelas sangat mudah melacak pertalian keluarga dalam jabatan politik. Semua tersebar di semua lini kekuasaan, mulai dari daerah hingga ke pusat.

Hal ini mencerminkan tren keturunan politik yang dapat memengaruhi dinamika politik dan pemerintahan dalam beberapa negara demokrasi.

Banyak pemimpin lainnya tampaknya telah 'dipersiapkan' untuk menduduki posisi kepemimpinan tertinggi di negara mereka.

Tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) gugatan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memungkinkan seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun.

Tentu saja kita tahu, ini merupakan syarat khusus yang cukup sulit untuk dipenuhi pemuda yang tidak memiliki relasi politik yang cukup kuat. Syarat istimewa ini tentu sangat politis dan ekslusif.

Pemuda yang tidak punya cukup modal finansial dan modal politik tentu hanya bisa gigit jari, meskipun kita tahu jika diberi kesempatan mereka juga bisa berkontribusi pada bangsa dan negara.

Dalam sejarah, proses mempersipakan penerus kekuasaan tampaknya sudah lumrah. Dulu pernah ada Rajiv Gandhi, putra mantan Perdana Menteri India, Indira Gandhi, yang juga merupakan putri dari Perdana Menteri India pertama, Jawaharlal Nehru.