Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Yaqut Sebut Banyak Oknum Jadikan Agama sebagai Alat Politik

Kompas.com - 06/10/2023, 15:55 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyinggung banyak oknum yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik.

Oknum tersebut berpolitik melalui agama, sehingga nilai-nilai keagamaan hanya digunakan sesuai dengan tujuan politiknya. Ia mengingatkan santri agar tidak menjadikan agama sebagai alat politik.

"Ini yang banyak sekarang berpolitik melalui agama. Jadi semua nilai-nilai keagamaan dicarikan dasarnya yang pas kira-kira sesuai dengan kepentingannya. Atau dalam bahasa yang paling ringkas, agama diperalat menjadi alat politik," kata Yaqut saat merilis logo dan tema Hari Santri di Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).

Baca juga: Menag Tak Undang Bacapres Hadiri Hari Santri 22 Oktober

Yaqut menyampaikan, fenomena berpolitik melalui agama sangat jauh berbeda dengan beragama melalui politik yang sebelumnya sempat diterapkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Asy'ari dan Wahab Hasbullah.

Dalam berpolitik, mereka menjadikan agama sebagai subjek dan politik sebagai objek, yang berorientasi pada kebaikan bagi masyarakat untuk mendapatkan ridho Allah.

Hal ini terlihat ketika Hasyim Asy'ari memutuskan NU yang merupakan ormas besar bergabung dengan Partai Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Partai ini diisi oleh kelompok-kelompok garis keras, dengan niatan agar kelompok tersebut menjadi lebih moderat.

"Waktu itu yang menolak Qunut, yang menolak tahlil, yang sedikit-sedikit bilang ini bid'ah, ini khurafat. Dia menjadi moderat. Itu kenapa Kyai Hasyim Asy'ari mau bergabung dengan Masyumi," tutur Yaqut.

Hal serupa juga dilakukan oleh Wahab Hasbullah. Kala itu, Wahab Hasbullah memutuskan bergabung dengan Nasakom, bukan dalam rangka mendukung komunis maupun PKI.

Tetapi kata Yaqut, agar komunis dan PKI kembali ke jalan moderat.

"Itu yang dulu Insya Allah diniatkan oleh Mbah Wahab Hasbullah. Nah ini beragama dengan cara politik. Jadi kalau kita mau berpolitik, sebaiknya politik itu dijiwai dengan nilai-nilai agama sehingga apapun yang kita perjuangkan semata-mata mengharapkan ridho Allah," tutur dia.

Baca juga: Soal Umrah Backpacker, Menag Yaqut: Kalau Sudah Tahu Rutenya Enggak Apa-apa, tapi...

Akan tetapi, lanjut Yaqut, saat ini justru banyak pihak yang menggunakan agama sebagai alat politik. Oleh karena itu, dia berharap santri-santri bisa mengikuti jejak dua pendiri NU tersebut.

"Jadi kalau ada kelompok moderat kemudian bergabung dengan yang tidak moderat itu, dan berasumsi yang tidak moderat akan menjadi moderat, nanti dulu, lah. Kita lihat metodenya bagaimana, nanti kita harus uji dulu bagaimana metodenya," jelas Yaqut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com