Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Yaqut Sebut Banyak Oknum Jadikan Agama sebagai Alat Politik

Kompas.com - 06/10/2023, 15:55 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyinggung banyak oknum yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik.

Oknum tersebut berpolitik melalui agama, sehingga nilai-nilai keagamaan hanya digunakan sesuai dengan tujuan politiknya. Ia mengingatkan santri agar tidak menjadikan agama sebagai alat politik.

"Ini yang banyak sekarang berpolitik melalui agama. Jadi semua nilai-nilai keagamaan dicarikan dasarnya yang pas kira-kira sesuai dengan kepentingannya. Atau dalam bahasa yang paling ringkas, agama diperalat menjadi alat politik," kata Yaqut saat merilis logo dan tema Hari Santri di Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).

Baca juga: Menag Tak Undang Bacapres Hadiri Hari Santri 22 Oktober

Yaqut menyampaikan, fenomena berpolitik melalui agama sangat jauh berbeda dengan beragama melalui politik yang sebelumnya sempat diterapkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Asy'ari dan Wahab Hasbullah.

Dalam berpolitik, mereka menjadikan agama sebagai subjek dan politik sebagai objek, yang berorientasi pada kebaikan bagi masyarakat untuk mendapatkan ridho Allah.

Hal ini terlihat ketika Hasyim Asy'ari memutuskan NU yang merupakan ormas besar bergabung dengan Partai Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Partai ini diisi oleh kelompok-kelompok garis keras, dengan niatan agar kelompok tersebut menjadi lebih moderat.

"Waktu itu yang menolak Qunut, yang menolak tahlil, yang sedikit-sedikit bilang ini bid'ah, ini khurafat. Dia menjadi moderat. Itu kenapa Kyai Hasyim Asy'ari mau bergabung dengan Masyumi," tutur Yaqut.

Hal serupa juga dilakukan oleh Wahab Hasbullah. Kala itu, Wahab Hasbullah memutuskan bergabung dengan Nasakom, bukan dalam rangka mendukung komunis maupun PKI.

Tetapi kata Yaqut, agar komunis dan PKI kembali ke jalan moderat.

"Itu yang dulu Insya Allah diniatkan oleh Mbah Wahab Hasbullah. Nah ini beragama dengan cara politik. Jadi kalau kita mau berpolitik, sebaiknya politik itu dijiwai dengan nilai-nilai agama sehingga apapun yang kita perjuangkan semata-mata mengharapkan ridho Allah," tutur dia.

Baca juga: Soal Umrah Backpacker, Menag Yaqut: Kalau Sudah Tahu Rutenya Enggak Apa-apa, tapi...

Akan tetapi, lanjut Yaqut, saat ini justru banyak pihak yang menggunakan agama sebagai alat politik. Oleh karena itu, dia berharap santri-santri bisa mengikuti jejak dua pendiri NU tersebut.

"Jadi kalau ada kelompok moderat kemudian bergabung dengan yang tidak moderat itu, dan berasumsi yang tidak moderat akan menjadi moderat, nanti dulu, lah. Kita lihat metodenya bagaimana, nanti kita harus uji dulu bagaimana metodenya," jelas Yaqut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com