Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan Syahrul Digoyang Isu Korupsi, Surya Paloh: Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Kompas.com - 06/10/2023, 10:44 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku menghormati proses hukum kasus dugaan korupsi yang menyeret kader Nasdem sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo.

Namun, Surya mengajak semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah Syahrul.

“Saya ingin mengajak semuanya, kita tetap memberikan ruang kepada presumption of innocence, pada asas praduga tidak bersalah,” kata Surya di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

“Salah, jalani, hadapi, laksanakan, itu prinsip yang tegas bagi kita,” tuturnya.

Baca juga: Saat Mentan Syahrul Yasin Limpo Diduga Diperas Pimpinan KPK, Kini Diusut Polda Metro...

Surya mengeklaim, partainya menjunjung tinggi semangat antikorupsi dan penegakan hukum terhadap tindakan koruptif.

Oleh karenanya, dia telah meminta Syahrul mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian dan menyampaikan surat pengunduran diri langsung ke Presiden Joko Widodo.

Menurut Surya, pengunduran diri ini penting supaya Syahrul bisa fokus menghadapi proses hukum yang tengah membelitnya.

“Sekali lagi, konsistensi dan penghormatan upaya penegakan hukum tidak akan pernah surut sedikit pun, itu perlu saya tegaskan, baik atas nama pribadi maupun atas nama seluruh keluarga besar Partai Nasdem,” ujarnya.

Baca juga: Mentan Syahrul Digoyang Isu Korupsi, Surya Paloh Optimistis Dapat Empati Publik

Namun demikian, Surya mengaku kecewa atas beredarnya isu penetapan Syahrul sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Sebab, desas-desus itu mencuat ketika Syahrul bertolak ke luar negeri untuk kepentingan negara.

Surya menjelaskan, lawatan Syahrul ke luar negeri telah mendapat izin Presiden Jokowi.

Syahrul bertolak ke Italia dan Spanyol untuk menerima penghargaan atas keberhasilan pemerintah Indonesia dalam sektor pangan dan pertanian yang dianugerahkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lawatan Syahrul ke luar negeri membawa misi yang membanggakan. Sementara itu, di dalam negeri, berembus rumor liar terkait dirinya.

“Di luar saya pikir merupakan kebanggaan bagi kita semuanya. Di dalam negerinya, ia mengalami suatu peristiwa yang saya bisa pahami bagaimana terhinanya dirinya, kecewa, sedih,” ujar Surya.

“Terlepas daripada semua permasalahan upaya kita menegakkan keadilan atas hukum yang berlangsung, tidak ada seakan-akan hari esok untuk menunggu dirinya kembali,” katanya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Mentan Syahrul Yasin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabar ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com