Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Kemarin Malam Ada Permohonan Mentan Syahrul Menghadap Presiden, Keperluan Tak Disampaikan

Kompas.com - 05/10/2023, 16:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memberikan penjelasan soal kabar pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Pratikno, sebelumnya memang ada permohonan dari pihak Mentan Syahrul untuk bertemu Presiden Jokowi pada Kamis (5/10/2023) hari ini.

Namun, perihal pembahasan dalam pertemuan tidak disampaikan.

"Kemarin malam ada permohonan Pak SYL (Syahrul) menghadap Bapak Presiden. Perihalnya tidak disampaikan," ujar Pratikno saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis sore.

"Sudah direncanakan akan diterima Mensesneg hari ini, tetapi waktunya belum sesuai. Belum ada pertemuan," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Belum Tahu Mentan Syahrul Yasin Mau Menghadap Siang Ini

Saat ditanya lebih lanjut apakah pertemuan dijadwal ulang, Pratikno belum memberikan jawaban hingga berita ini ditulis.

Sementara itu, wartawan Istana Kepresidenan masih menanti kedatangan Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarata.

Seperti diketahui, saat ini Mentan Syahrul Yasin Limpo sedang menjadi sorotan publik.

Salah satunya karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang mengusut tiga klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Ketiganya adalah dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

KPK juga telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemaksaan dalam jabatan di Kementan. Namun, lembaga antirasuah itu belum mau mengungkap identitasnya.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo Menghadap Jokowi Hari Ini, Mau Mundur dari Kabinet?

Selain itu, penyidik telah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo dan kantor Kementan pada pekan lalu untuk mengumpulkan barang bukti dalam kasus ini.

Dari penggeledahan di rumah dinas Syahrul Yasin Limpo, penyidik KPK mendapati uang puluhan miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Penyidik juga menemukan 12 pucuk senjata api.

"Menghilang"

Sementara itu, saat rumah dan kantornya digeledah, Mentan Syahrul sedang berada di luar negeri.

Keberadaannya di luar negeri tersebut dalam rangka kunjungan kerja ke Italia dan Spanyol untuk menghadiri acara badan pangan dunia (FAO).

Setelahnya, Mentan Syahrul dikabarkan hilang kontak setelah terakhir diketahui bersama pegawai Kementan di Spanyol.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com