Wakil Perempuan di Parlemen

Para aktivis perempuan meminta KPU untuk merevisi PKPU No. 10/2023. Setelah membahas isu ini bersama Bawaslu dan DKPP (9/5/2022), KPU menyatakan akan merevisi PKPU tersebut.

Namun niat itu batal, sebab dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR (17/5/2023), dinyatakan bahwa PKPU itu tidak melanggar UU Pemilu karena jumlah 30 persen bakal caleg telah terlampaui.

Kegamangan KPU untuk merevisi PKPU No. 10/2023 setelah rapat dengan DPR sejatinya tidak sesuai dengan UU Pemilu, bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip mandiri (Pasal 3), tidak terpengaruh oleh lembaga lain.

Tidak dilakukannya revisi PKPU No. 10/2023 mendorong kelompok aktivis perempuan dan pegiat demokrasi seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Peduli Keterwakikan Perempuan untuk mengajukan permohonan uji materi PKPU tersebut ke Mahkamah Agung pada Juni 2023.

Walau cukup lama, permohonan itu akhirnya disetujui Mahkamah Agung pada Agustus 2023. MA membatalkan PKPU No. 10/2023 karena dinilai bertentangan dengan UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Pembulatan yang sah adalah bukan ke bawah, melainkan ke atas.

Atas dasar fatwa MA ini, KPU seharusnya merevisi PKPU No. 10/2022, agar sinkron dengan UUD dan UU Pemilu.

Biaya politik

Kendati sudah dalam arah yang benar, namun hingga kini target 30 persen minimal keterwakilan perempuan di DPR/DPRD belum tercapai. Beberapa kendala yang ada antara lain sebagai berikut.

Pertama, banyak parpol, khususnya yang baru berdiri, kesulitan mencari calon legislatif perempuan yang siap memasuki dunia politik.

Caleg perempuan umumnya menghadapi kendala biaya, waktu dan tenaga dibandingkan caleg pria untuk menang dalam persaingan merebut suara pemilih.

Kedua, berbeda dengan pria, perempuan kurang leluasa untuk berkarier di bidang politik karena pekerjaan membesarkan anak dan mengurus rumah tangga juga membutuhkan perhatian.

Merintis karier di bidang politik menuntut kemauan dan kemampuan untuk bertemu dengan orang banyak dan mencermati masalah yang dihadapi masyarakat, sementara imbalan dalam bentuk materi tidak langsung dapat diperoleh.

Ketiga, sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan setiap caleg harus bersaing dengan caleg lain yang separtai maupun dengan caleg dari partai lain.

Dalam kondisi ini, biaya politik menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan peluang perempuan untuk menjadi caleg dan menang dalam pemilu menjadi semakin kecil.

Politisi perempuan yang bermodal semangat, namun tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah, atau pemilik modal, serta tidak sepopuler caleg selebritis, cenderung tereliminasi pada tahap awal.

Politisi perempuan tanpa modal finansial yang cukup juga akan sulit untuk mengerahkan saksi di semua TPS di dapilnya, dan memantaunya secara langsung serta mengatasi masalah yang muncul di lapangan.