Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dulu Dibantu PGI Menangi Pilpres 2014, Kini Giliran Kaesang Datang Minta Nasihat

Kompas.com - 04/10/2023, 06:32 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

Menurutnya, gaya bicara dan isi percakapan yang dibawa Kaesang sama seperti Jokowi.

"Pak Jokowi hanya dua atau tiga hari setelah diumumkan pemenang Pilpres (2014) berkunjung ke PGI," kata Gomar.

Gomar mengungkapkan, kala itu, Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait dengan keterpilihannya sebagai Presiden dan rencana-rencana ke depan.

Menurut Gomar, PGI memang membantu Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2014 dengan memberi uang persembahan.

Baca juga: Tak Tahu Isi Pertemuan Jokowi-SBY, Kaesang: Sedih Aku Enggak Punya Grup Keluarga

Sebab, PGI meminta kepada gereja-gereja untuk memberikan uang persembahan kepada setiap caleg ataupun capres yang diyakini berkualitas dan memiliki rekam jejak bagus.

Dengan demikian, ketika sosok itu memenangi kontestasi pileg ataupun pilpres, maka mereka pasti berpihak kepada rakyat, bukan bohir yang menyokongnya.

"Kita punya pengalaman kan seperti itu di 2014, relawan yang membantu Jokowi terpilih jadi Presiden. Ya ini pro rakyat. Kalau para caleg dimodali oleh rakyat dan umat, dia akan setia pada umat," ujar Gomar.

PGI minta gereja tak minta sumbangan ke caleg-capres

Sementara itu, Gomar meminta kepada gereja-gereja untuk tidak meminta sumbangan kepada para capres maupun caleg menjelang Pemilu 2024.

Ia mengakui bahwa momentum kampanye sering menjadi kesempatan gereja-gereja meminta sumbangan dari capres atau caleg.

Baca juga: Kaesang ke Kader PSI: Dulu Semangat Buka Lem Aibon, Sekarang Agak Kurang Berani

"Selama ini ada kecenderungan mumpung lagi ada kesempatan kampanye, para caleg dan para calon kepala daerah, atau timses capres, mumpung lagi butuh suara, itu sering sekali dimanfaatkan oleh gereja-gereja untuk minta sumbangan," ujar Gomar.

Gomar menegaskan bahwa kebiasaan meminta sumbangan ke caleg hingga capres itu harus dihentikan.

Sebab, kebiasaan seperti itu bisa membuat biaya politik jadi mahal. Jika biaya politik mahal, maka orang-orang yang terpilih berpotensi korupsi supaya balik modal.

"Jadi saya minta supaya menghentikan kebisaan itu, karena itu akan membebani para caleg, sehingga biaya politik mahal. Artinya nanti mereka akan korupsi. Salah satu cara untuk mengatasi korupsi adalah hentikan meminta sumbangan," kata Gomar.

Baca juga: Dianggap Jadi Ketum PSI Cuma karena Anak Jokowi, Kaesang: Siap Salah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com