Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dulu Dibantu PGI Menangi Pilpres 2014, Kini Giliran Kaesang Datang Minta Nasihat

Kompas.com - 04/10/2023, 06:32 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, mendatangi kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) di Grha Oikoumene, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023) pagi.

Kaesang didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka saat bersilaturahmi ke kantor PGI.

Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom mengatakan, pihaknya merasa terhormat karena dikunjungi oleh Kaesang beserta rombongan pengurus PSI.

Saat berdiskusi bersama, Gomar merasa PSI memiliki visi dan misi yang selama ini memang diperjuangkan oleh PGI.

Baca juga: Kaesang Tak Kunjung Pakai Baju PSI, Apa Alasannya?

Sebagai contoh, PGI sama seperti PSI di bawah kepemimpinan Kaesang yang ingin menghapus intoleransi. Selain itu, mereka juga mau memberantas korupsi.

Gomar pun meyakini apa yang Kaesang dan kawan-kawan itu sampaikan bukan retorika atau wacana semata. Ia menegaskan bahwa PGI akan mendukung gerakan politik yang mendorong toleransi dan antikorupsi.

Sementara itu, kedatangan Kaesang itu membuat PGI teringat akan sosok ayahnya, yakni Jokowi, yang juga pernah datang ke kantor mereka pada 2014.

Kaesang minta nasihat

Usai bersilaturahmi dan berdiskusi, Kaesang berterima kasih kepada para pendeta dari PGI.

Pasalnya, Ia mengaku mendapat banyak nasihat hingga dukungan dari PGI dalam kesempatan tersebut.

"Tadi kami menerima banyak nasihat, banyak saran dari beliau dan teman-teman dari seluruh beberapa perwakilan. Kami terima kasih atas waktunya, karena kami itu kan masih butuh banyak dukungan, butuh banyak support, dan nasihat," ujar Kaesang, Selasa.

Baca juga: Kaesang Setuju Caleg atau Capres Tak Perlu Dimintai Sumbangan

Kaesang menjelaskan bahwa PSI membutuhkan masukan agar mereka bisa menjadi partai yang tegak lurus terhadap komitmen antikorupsi dan anti intoleransi.

Ia lantas setuju dengan pernyataan Gomar bahwa para bakal calon presiden (capres) atau bakal calon anggota legislatif (bacaleg) jangan sampai dimintai dana sumbangan.

Sebab, jika hal tersebut sampai terjadi, biaya politik menjadi mahal. Walhasil, para caleg atau capres terpilih akan korupsi demi mengembalikan modal yang mereka keluarkan.

"Ya kalau kami dari PSI senang karena biaya kampanye kami kan juga enggak besar-besar banget, jadi ya biar bisa bersaing," ujar Kaesang.

Baca juga: PGI Minta Gereja Tak Minta Sumbangan ke Capres-Caleg: Nanti Mereka Korupsi

PGI teringat Jokowi datang tahun 2014

Gomar mengatakan, kedatangan Kaesang mengingatkan mereka kepada sosok Jokowi yang juga pernah datang sembilan tahun lalu, atau pada tahun 2014.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com