Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Jadi Ketum PSI Cuma karena Anak Jokowi, Kaesang: Siap Salah

Kompas.com - 03/10/2023, 19:39 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep merespons santai sejumlah tudingan yang datang kepadanya setelah menjadi Ketum PSI.

"Saya cuma bisa ngomong 'Siap salah'," ujar Kaesang saat ditemui di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

Kaesang disebut bisa menjadi Ketum PSI hanya karena berstatus sebagai anak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, Kaesang terhitung sangat cepat menjadi Ketum PSI. Sebab, baru beberapa hari menjadi kader PSI, dia langsung ditunjuk menjadi ketum.

Baca juga: Kaesang Setuju Caleg atau Capres Tak Perlu Dimintai Sumbangan

Karena itu, Kaesang memohon nasihat bagi dirinya yang baru terjun di dunia politik.

"Mohon nasihatnya saja," ucap dia.

Adapun Kaesang pernah mengakui bahwa dia menjadi Ketum PSI berkat privilege sebagai anak Jokowi.

Hal tersebut dia sampaikan setelah dilantik menjadi Ketum PSI pada Senin (25/9/2023) malam.

"Oh privilege. Privilege selalu ada, sudah begitu saja," ujar Kaesang singkat.


Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut, di belakang Kaesang, ada sang ayah yang merupakan Presiden RI, yakni Joko Widodo (Jokowi).

"Ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua, partai-partai ini. Di mana di belakang Mas Kaesang ada Presiden," ujar Cak Imin dalam keterangan video yang dibagikan humas PKB, Selasa (26/9/2023) dini hari.

Baca juga: Sepekan Jadi Ketum, Kaesang Beri Arahan Menangkan PSI di Kota Depok

Cak Imin mengatakan, penunjukan Kaesang sebagai Ketum PSI mengubah konstelasi politik.

Menurut dia, PSI berani karena menjadikan Kaesang Ketua Umum. Cak Imin yang mengaku kenal dengan Kaesang itu juga menyebut Kaesang pemberani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com