Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Minta Polri Antisipasi Gangguan Distribusi Logistik Pemilu 2024

Kompas.com - 27/09/2023, 16:58 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Polri mwengantisipasi agar tidak ada gangguan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebab, menurut Mahfud, dalam pemilu sebelumnya kerap terjadi masalah gangguan logistik.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantab Brata 2023-2024 dalam Rangka Pemenangan Pemilu di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

"Distribusi logistik sering jadi berita yang kadang kala mencemaskan, karena kadang kala ada penghadangan, bencana alam, pada waktunya ada pemalsuan di tengah penyelenggaraan, ini mestinya sudah diperhatikan betul," kata Mahfud dalam paparannya.

Baca juga: Selain Mahfud MD dan Sandiaga, Yenny Wahid Dinilai Berpotensi Jadi Cawapres Ganjar

Menurut Mahfud, perihal cuaca pada waktu pelaksanaan pemilu, baik pemilihan presiden (pilpres), pemmilihan legislatef (pileg), maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) juga harus diperhatikan.

Apalagi, kata dia, musim hujan bakal sering terjadi di berbagai wilayah pada November 2023 dan awal tahun 2024.

"Karena BMKG memprediksi awal musim hujan secara umum terjadi November 2023 dan puncaknya nantinya pada Januari dan Februari ini mungkin terjadi banjir di mana-mana sehingga bisa menggangu logistik, persiapan teknis, dan sebagainya. Di sini Polri diharapkan mengantisipasinya,” ucap dia.


Selanjutnya, Mahfud juga meminta Polri sebagai aparat penegak hukum harus netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Mahfud Minta Polri Petakan Keamanan di 4 Provinsi Baru Terkait Pemilu 2024

Polri juga diminta untuk fokus dalam menghadapi memetakan keamanan serta fokus mengantisipasi masalah keamanan terkait pemilu serentak.

"Terkait isu keamanan, fokus yang harus kita antisipasi adalah ancaman kekerasan, pengerusakan fasilitas penyelenggara pemilu, sampai sekarang sudah banyak contohnya, kantor KPU, kantor bupati bahkan, kantor kecamatan dibakar dirusak. Kemudian yang banyak lagi serangan siber, terhadap IT dan bencana-bencana lain," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com