Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Targetkan LRT Bali Mulai Dibangun pada Awal 2024

Kompas.com - 27/09/2023, 13:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan proyek light rail transit (LRT) Bali dapat mulai dibangun pada awal tahun 2024.

Luhut mengatakan, pembangunan LRT Bali siap dieksekusi karena studinya telah dilakukan sejak lama.

"Kita berharap ground breaking itu early next year, awal tahun depan bisa ground breaking karena itu studinya sudah lama dilakukan tapi berhenti Covid," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Baca juga: Jokowi Minta Studi Pembangunan Jalur LRT ke Bogor Segera Dimulai

Ia menyebutkan, pemerintah juga akan melanjutkan studi untuk membangun LRT yang menghubungkan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai menuju Seminyak dan dapat diperpanjang hingga Canggu.

Luhut mengatakan, LRT Bali harus dibangun untuk mengantisipasi potensi kepadatan di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

"Kita hidupkan lagi karena kalau tidak dilakukan itu tahun 2026 itu Airport Ngurah Rai akan stuck karena penumpang akan 24 juta pada waktu itu," kata dia.

Pemerintah juga mewacanakan skema menambah harga tiket pesawat tetapi sudah termasuk dengan tiket LRT Bali.

"Kita sedang mempertimbangkan memasukkan harga tiket 1-2 dollar, pakai tidak pakai, sehingga dengan demikian pembayaran publik juga akan bisa jalan," ujar Luhut.


Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan rencana pembangunan LRT Bali kemungkinan dilakukan di dalam tanah.

Baca juga: Update Rencana LRT Bali, Kemungkinan Dibangun di Bawah Tanah, Biaya Bisa Bengkak 3 Kali Lipat

Sebab, terdapat beberapa aturan pembangunan di Bali yang tidak bisa dilanggar.

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum dalam Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan yang disiarkan secara daring.

"Kita lihat, di Bali itu ada masalah besar, dimana bangunan itu tidak boleh lebih tinggi daripada pohon kelapa, enggak boleh ke atas. Dan kalau mau pelebaran jalan di sana banyak pura. Bagaimana? Harus ke bawah satu-satunya cara," ujar Ervan dikutip dari YouTube Pustralugm, Selasa (26/9/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com