Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan "Soft Launching" Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober

Kompas.com - 27/09/2023, 13:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan soft launching Kerta Cepat Jakarta-Bandung atau kereta cepat yang diberi nama Whoosh pada Minggu (1/10/2023) akhir pekan ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, masyarakat umum dapat menggunakan kereta cepat setelah Presiden melakukan soft launching.

"Ya itu kalau kereta api cepat, Presiden mungkin akan melakukan soft launching tanggal 1 Oktober ya, kemudian nanti ya kita lihat," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Kendati demikian, Luhut mengakui bahwa pemerintah belum memutuskan harga tiket perjalanan kereta cepat tersebut.

Baca juga: Kaesang Mengaku Ditelepon Jokowi Setelah Jadi Ketum PSI, Ini Isi Pembicaraannya

Ia hanya mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan diskon harga tiket kereta cepat untuk beberapa waktu ke depan.

"Harganya mungkin akan diumumkan waktu dekat. Mungkin Presiden, tadi baru dibicarakan, akan berikan diskon berapa lama dulu, nanti bertahap," ujar Luhut.

Menurut Luhut, diskon ini disiapkan agar semua kalangan masyarakat dapat merasakan naik kereta cepat.

Sebelum diresmikan oleh Jokowi, pemerintah telah melakukan uji coba operasional terbatas sejak 15 September 2023 lalu hingga 30 September 2023.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, sejauh ini uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan dengan lancar.

Baca juga: Jokowi Ancam Ciduk Kepala Desa jika Tak Ada Pembangunan di Desa

Hal ini berdasarkan evaluasi dari Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub selama uji coba kereta cepat dilaksanakan.

"Sejauh ini dari pengawasan Kemenhub melalui DJKA, uji coba berjalan lancar," ujarnya kepada Kompas.com pada 25 September 2023.

Namun, DJKA Kemenhub hingga saat ini masih belum menerbitkan izin operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

Adita pun belum dapat memastikan izin operasional bisa terbit pada pekan ini, mengingat September 2023 berakhir pada Sabtu depan.

"(Penerbitan izin operasi kereta cepat) Masih dalam proses. Dalam waktu dekat diterbitkan. Ditunggu saja ya," kata Adita.

Baca juga: Pemerintah Belum Tentukan Harga Tiket Kereta Cepat, tetapi Jokowi Sudah Siapkan Diskon

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com