Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ancam Ciduk Kepala Desa jika Tak Ada Pembangunan di Desa

Kompas.com - 26/09/2023, 19:14 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bakal menciduk kepala desa apabila tidak melakukan pembangunan di desanya, padahal setiap desa telah mendapatkan dana desa mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Jambore Nasional Dai Desa Madani yang diselenggarakan Persaudaraan Muslimin Indonesia di Cianjur, Selasa (26/9/2023).

"Hampir setiap tahun itu kurang lebih 1-2 miliar dikirimkan ke desa-desa. Jadi, kalau enggak jadi barang, kepala desanya yang diciduk," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca juga: Jokowi Restui Kaesang Jadi Ketua Umum PSI

Di hadapan para dai, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengucurkan Rp 539 triliun dana desa kepada sekitar 74.900 desa di seluruh Indonesia sejak 2015 hingga 2023.

Ia lantas mengatakan, dana tersebut telah menghasilkan pembangunan 74.800 kilometer jalan desa, 6.400 embung desa, hingga 14.000 pasar desa.

"Coba bener enggak angka-angka ini yang saya sampaikan, ada jalan desa baru enggak, ada embung enggak, ada irigasi baru enggak? Kalau enggak, berarti banyak yang korup di situ, akan saya turunkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), cek," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Mau Pilih Prabowo, Anies, Ganjar, Silakan, Beda Pilihan Itu Wajar

Kendati demikian, Jokowi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut akan percuma jika tidak dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia di desa.

Oleh karena itu, ia meminta para dai untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia di desa, khususnya terkait karakter, budi pekerti, dan akhlak.

"Kalau tidak ada ini, uang itu hilang, hilang karena kita ini jauh sekali, ngontrolnya kan sangat jauh rentang dari Jakarta sampai ke desa di pelosok-pelosok. Itu ngeceknya akan sangat sulit sekali," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Luncurkan Bursa Karbon Indonesia, Perdagangan Dimulai

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com