Salin Artikel

Jokowi Akan "Soft Launching" Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, masyarakat umum dapat menggunakan kereta cepat setelah Presiden melakukan soft launching.

"Ya itu kalau kereta api cepat, Presiden mungkin akan melakukan soft launching tanggal 1 Oktober ya, kemudian nanti ya kita lihat," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Kendati demikian, Luhut mengakui bahwa pemerintah belum memutuskan harga tiket perjalanan kereta cepat tersebut.

Ia hanya mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan diskon harga tiket kereta cepat untuk beberapa waktu ke depan.

"Harganya mungkin akan diumumkan waktu dekat. Mungkin Presiden, tadi baru dibicarakan, akan berikan diskon berapa lama dulu, nanti bertahap," ujar Luhut.

Menurut Luhut, diskon ini disiapkan agar semua kalangan masyarakat dapat merasakan naik kereta cepat.

Sebelum diresmikan oleh Jokowi, pemerintah telah melakukan uji coba operasional terbatas sejak 15 September 2023 lalu hingga 30 September 2023.

Hal ini berdasarkan evaluasi dari Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub selama uji coba kereta cepat dilaksanakan.

"Sejauh ini dari pengawasan Kemenhub melalui DJKA, uji coba berjalan lancar," ujarnya kepada Kompas.com pada 25 September 2023.

Namun, DJKA Kemenhub hingga saat ini masih belum menerbitkan izin operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

Adita pun belum dapat memastikan izin operasional bisa terbit pada pekan ini, mengingat September 2023 berakhir pada Sabtu depan.

"(Penerbitan izin operasi kereta cepat) Masih dalam proses. Dalam waktu dekat diterbitkan. Ditunggu saja ya," kata Adita.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/27/13264131/jokowi-akan-soft-launching-kereta-cepat-jakarta-bandung-pada-1-oktober

Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke