Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Publik Nilai Kinerja KPU-Bawaslu Baik Jaminan Pemilu Aman dan Damai

Kompas.com - 24/09/2023, 11:46 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas memperlihatkan sebagian besar masyarakat meyakini pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan aman dan damai karena menganggap lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bisa diandalkan.

"Terkait hal ini, survei Litbang Kompas menemukan sebagian besar responden (70 persen) menilai baik citra KPU," demikian menurut survei Litbang Kompas, seperti dikutip pada Minggu (24/9/2023).

Sedangkan responden yang memberikan respons terkait kinerja Bawaslu mencapai 70,7 persen.

Besarnya kepercayaan publik ini menjadi modal berharga bagi KPU dan Bawaslu dalam menjalankan amanah sebagai penyelenggara pemilu.

Dukungan publik tidak terlepas dari komitmen dan kemampuan KPU menjalankan tugasnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Makin Banyak Pemilih yang Sudah Tentukan Pilihan Parpol

Sejumlah tahapan penting pemilu berhasil dilalui KPU, seperti menetapkan partai peserta pemilu, menetapkan bakal calon anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta menetapkan 204.807.222 orang pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, pemilu memerlukan aspek-aspek formal atau prosedural yang harus dipenuhi.

Aspek ini, antara lain, harus terwujud melalui regulasi pemilu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik dan calon perseorangan), dan keberadaan pemilih.

Mengingat besarnya peran KPU dan Bawaslu, citra kedua lembaga penyelenggara pemilu ini turut memengaruhi kredibilitas dan kualitas pemilu yang sedang dipersiapkan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih yang Bimbang Tentukan Capres Paling Banyak dari Pendukung Golkar

 

Survei dilaksanakan pada 27 Juli-7 Agustus 2023 ini melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi di Tanah Air.

Terdapat 4 indikator yang turut membentuk munculnya harapan publik terhadap terciptanya suasana pemilu damai tersebut.

Ke-4 indikator itu ialah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas keamanan, citra dan netralitas lembaga Polri, kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu, serta partisipasi politik masyarakat untuk mengikuti pemilu.

Melihat latar belakang status sosial ekonomi responden, penilaian positif ini relatif merata diungkapkan responden kelas ekonomi bawah (79,6 persen), kelas menengah (78,5 persen), dan kelas atas (74,1 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Undecided Voters Paling Banyak di Kategori Usia Lebih dari 60 Tahun

Tingkat apresiasi juga merata diungkapkan responden perempuan dan laki-laki serta responden dari berbagai kategori usia, mulai dari baby boomers (50-65 tahun) hingga generasi Z yang berumur 17-25 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com