Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Rempang dan Pahuwato Membara, Lampu Kuning untuk Penguasa dan Pengusaha

Kompas.com - 24/09/2023, 06:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MASIH segar diingatan kita tentang betapa panasnya konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, baru-baru ini.

Rencana investasi jumbo dari investor asing mendapat resistensi yang cukup masif oleh warga setempat, terutama warga yang merasa telah tinggal di Pulau Rempang secara turun temurun.

Resistensi lahir di saat eksekusi relokasi atau penggusuran akan dilangsungkan oleh pihak pemerintah, yang diwakili oleh BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Walhasil, konflik terbuka antara aparat keamanan dengan masyarakat setempat tak terhidarkan. Kemudian, aksi balasan berlanjut dengan aksi untuk rasa yang cukup frontal di kantor BP Batam dan Wali Kota Batam.

Rentetan peristiwa yang terjadi secara berkelanjutan dalam beberapa hari tersebut akhirnya menjadi isu nasional yang ikut membuat banyak tokoh nasional dan ormas-ormas kelas wahid merasa harus ikut memberikan pernyataan sikap. Bahkan, kasus Pulau Rempang ini juga menjadi salah satu bahasan di media asing.

Hari ini, langkah-langkah resolutif yang sedang diambil pemerintah sudah mulai memperlihatkan hasil. Setidaknya, untuk sementara waktu telah berhasil meredam konflik terbuka antara kedua belah pihak.

Namun belum tuntas urusan Pulau Rempang, kini muncul gejolak baru. Kali ini kericuhan terjadi akibat demonstrasi yang digelar oleh ratusan penambang di kantor Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Kamis (21/9/2023).

Dalam aksi amuk massa tersebut, massa membakar Kantor Bupati Pohuwato dan merusak fasilitas di perusahaan tambang emas milik Pani Gold Project.

Fasilitas pemerintah yang dirusak massa di antaranya Kantor Bupati, Kantor DPRD Pohuwato, dan rumah dinas Bupati.

Demonstran yang tergabung dalam Forum Persatuan Ahli Waris IUP (Izin Usaha Pertambangan) OP (Operasi Produksi) 316 dan ahli waris penambang Pohuwato di kawasan perusahaan Pani Gold Project menuntut agar Pani Gold Project mengembalikan lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato dan mendesak agar Pani Gold Project menghentikan aktivitas penambangan dan menyelesaikan ganti rugi lahan yang menjadi hak penambang.

Selain masalah pengembalian lahan dan ganti rugi lahan, soal masalah pengerusakan lingkungan dan masalah perizinan perusahaan tambang di Pohuwato juga ikut diangkat oleh beberapa pihak, terutama dari beberapa LSM di Sulawesi.

Kasus di Pulau Rempang dan Pohuwato nyatanya hanya segelintir kasus yang menggambarkan kerumitan urusan konflik agraria di Indonesia akibat berbagai persoalan, baik karena buruknya tata regulasi dari pemerintah, keberpihakan pemerintah yang terlalu berlebihan kepada investasi/pengusaha, sampai pada masalah buruknya model dan gaya komunikasi pemerintah dengan masyarakat di lokasi investasi dilangsungkan.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kasus Pulau Rempang dan Pohuwato hanya dua kasus dari ratusan kasus konflik agraria di negeri ini. Bahkan, telah terjadi peningkatan eskalasi konflik agraria di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam delapan bulan terakhir, Komnas HAM mencatat sebanyak 692 kasus konflik agraria yang dilaporkan, yang setara dengan rata-rata empat kasus setiap harinya.

Data mengenai konflik agraria mencakup periode delapan bulan terakhir, menurut perhitungan yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Lima provinsi yang melaporkan jumlah konflik agraria terbanyak adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Dari data Komnas HAM, sebagian besar kasus tersebut mengandung dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Empat hak asasi manusia yang paling sering diduga dilanggar adalah hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, dan hak untuk hidup.

Dalam hal klasifikasi pengadu, kelompok masyarakat adalah kelompok yang paling dominan, yakni sebanyak 53 persen dari total pengaduan.

Sementara itu, dalam hal teradu, peringkat tertinggi ditempati oleh korporasi (30,6 persen), Pemerintah Daerah (17,7 persen), pemerintah Pusat (17,6 persen), dan kepolisian (7,4 persen).

Di sini jelas tercermin bahwa korporasi seringkali terlibat dalam kasus konflik agraria di lahan yang ternyata telah diberikan izin oleh pemerintah, tapi tanpa mempertimbangkan keberadaan dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com