Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/09/2023, 05:10 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Firman Noor mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal data intelijen internal dan agenda partai politik (parpol) masih satu rangkaian dengan upaya melanggengkan kekuasaan dengan berbagai isu lain.

"Pernyataan presiden seperti fenomena gunung es dari berbagai wacana maupun upaya untuk melestarikan kekuasaan saat ini. Apakah 3 periode, pemunduran pemilu," kata Firman seperti dikutip dari streaming webinar BRIN di YouTube, Minggu (24/9/2023).

Menurut Firman, pernyataan Jokowi juga bisa dimaknai dia ingin memastikan partai-partai yang ada saat ini tidak bertentangan dengan pandangan politiknya prsiden.

"Dan meminimalkan upaya partai-partai tersebut bermanuver melawan kepentingan dan keinginan presiden dalam pemilu mendatang," ujar Firman.

Baca juga: Saat Mantan Kepala BAIS Jelaskan soal Data Intelijen Daleman Parpol yang Dipegang Jokowi...

Pernyataan Jokowi juga dinilai dapat berimbas kepada pelaksanaan Pemilu 2024. Dampaknya adalah potensi munculnya beragam cara untuk melakukan mobilisasi buat meriah kemenangan politik sebuah partai atau kandidat tertentu.

"Yang sejatinya menunjukkkan negara ikut campur dalam kontestasi pemilu," ucap Firman.

Menurut Firman, seharusnya pemerintah menjaga situasi tetap kondusif menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024, serta bersikap profesional dan adil.

"Bukan justru mengarahkan dinamika menjelang pemilu 2024 melalui pemetaan politik berdasarkan info ntelijen yang diperolehnya," kata Firman.

Baca juga: Komisi I DPR Yakin Jokowi Tak Punya Niat Jahat meski Pegang Data Intelijen soal Daleman Parpol


Firman mengatakan, upaya intervensi politik dengan mengerahkan lembaga intelijen tidak dapat dibenarkan dalam skema negara demokrasi yang dianut Indonesia.

Sebab sampai saat ini, kata Firman, pemerintahan yang menggunakan cara memata-matai masyarakat dan lembaga-lembaga politik hanya penganut fasisme dan komunisme.

"Intervensi ini tidak hanya melanggar tupoksi presiden selaku kepala negara dan pemerintahan, melainkan juga melanggar hakikat demokrasi," papar Firman.

Dia juga meminta masyarakat harus mulai waspada dari segala bentuk intervensi intelijen dalam politik, yang kemungkinan juga akan melebar ke lembaga-lembaga demokrasi lainnya.

Baca juga: Eks Kepala BAIS: Tak Usah Takut Jokowi Pegang Data Parpol, Intelijen Tetap Kerja

Firman juga mendorong lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengambil peran dalam merespons fenomena penyalahgunaan kekuasaan yang juga dikhawatirkan oleh masyarakat sipil hingga hari ini.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyatakan mengetahui arah agenda politik dari setiap parpol menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023) pekan lalu.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kirim Surat ke DPR, Desak Gunakan Hak Angket ke Jokowi soal Intelijen

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

TPN Ganjar-Mahfud Angkat Bicara Usai Megawati Sebut Penguasa Seperti Orba

TPN Ganjar-Mahfud Angkat Bicara Usai Megawati Sebut Penguasa Seperti Orba

Nasional
PT Indobuildco Harap Ada Titik Temu dengan Pengelola GBK Terkait Hotel Sultan

PT Indobuildco Harap Ada Titik Temu dengan Pengelola GBK Terkait Hotel Sultan

Nasional
KPU Undang Pakar dan Profesional Bahas Tema Debat Capres-cawapres Besok

KPU Undang Pakar dan Profesional Bahas Tema Debat Capres-cawapres Besok

Nasional
Sapa Warga Condet, AHY Sampaikan Salam dari SBY

Sapa Warga Condet, AHY Sampaikan Salam dari SBY

Nasional
Otto Hasibuan Ungkap Alasan Dukung Prabowo: Dia Sudah Selesai dengan Dirinya

Otto Hasibuan Ungkap Alasan Dukung Prabowo: Dia Sudah Selesai dengan Dirinya

Nasional
Presiden Jokowi Sudah Setujui Cuti Kampanye Capres dan Cawapres

Presiden Jokowi Sudah Setujui Cuti Kampanye Capres dan Cawapres

Nasional
Bawaslu Akan Rekrut Pengawas Pemungutan Suara via Pos di Hong Kong dan Makau

Bawaslu Akan Rekrut Pengawas Pemungutan Suara via Pos di Hong Kong dan Makau

Nasional
Firli Bahuri Tersangka Korupsi, Ajudan Ditarik KPK

Firli Bahuri Tersangka Korupsi, Ajudan Ditarik KPK

Nasional
Otto Hasibuan Gabung TKN Prabowo-Gibran, Langsung Jadi Wakil Ketua

Otto Hasibuan Gabung TKN Prabowo-Gibran, Langsung Jadi Wakil Ketua

Nasional
Terima Aspirasi Anak Muda Merauke, Ganjar Janji Perbanyak 'Creative Hub' untuk Mudahkan Cari Kerja

Terima Aspirasi Anak Muda Merauke, Ganjar Janji Perbanyak "Creative Hub" untuk Mudahkan Cari Kerja

Nasional
KPK Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri

KPK Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri

Nasional
Bawaslu Ungkap Kerawanan Pencoblosan Pemilu 2024 lewat Pos di Hong Kong dan Makau

Bawaslu Ungkap Kerawanan Pencoblosan Pemilu 2024 lewat Pos di Hong Kong dan Makau

Nasional
Kemendag Siap Dukung Kebutuhan Operasi Freeport untuk Smelter Kedua di GresikĀ 

Kemendag Siap Dukung Kebutuhan Operasi Freeport untuk Smelter Kedua di GresikĀ 

Nasional
Ditanya Solusi Damaikan Papua, Ganjar Tekankan Pentingnya Keadilan

Ditanya Solusi Damaikan Papua, Ganjar Tekankan Pentingnya Keadilan

Nasional
Pelanggaran Kampanye di Media Sosial, Bagaimana Aturan dan Sanksinya?

Pelanggaran Kampanye di Media Sosial, Bagaimana Aturan dan Sanksinya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com