Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR Yakin Jokowi Tak Punya Niat Jahat meski Pegang Data Intelijen soal "Daleman" Parpol

Kompas.com - 23/09/2023, 06:16 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki niat jahat dengan memegang laporan dari intelijen mengenai arah partai politik (parpol).

Sebab, menurutnya, jika Jokowi memiliki niatan yang negatif, pasti tidak akan mengumbar ke publik bahwa dirinya memegang data intelijen parpol.

Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam program Satu Meja Kompas TV, seperti dikutip pada Jumat (22/9/2023).

"Kalau kita khawatir orang akan melakukan hal yang negatif, pasti orangnya enggak akan ngomong duluan," ujar Meutya.

Baca juga: Eks Kepala BAIS Ungkap Isi Laporan Intelijen Daleman Parpol yang Dipegang Jokowi

Meutya mengatakan, dengan Jokowi yang terang-terangan mengaku memegang data "daleman" parpol dari intelijen, maka itu bukti mantan Gubernur DKI Jakarta itu transparan.

Selain itu, Meutya mengungkapkan, wajar jika Jokowi memegang data dari intelijen. Sebab, intelijen pasti melaporkan segala hal yang terjadi di Indonesia kepada Jokowi selaku kepala negara.

"Jadi bahwa beliau secara terbuka mengatakan, 'saya punya data-data intelijen mengenai perkembangan politik', itu menurut saya hal yang wajar," katanya.

Sementara itu, Meutya menilai sikap Jokowi yang buka-bukaan tersebut justru membuat bisa diawasi.

Baca juga: Jokowi Dinilai Lakukan Intelijen Politik saat Kantongi Rahasia Parpol

Ia mengatakan, Jokowi telah membuka suatu diskursus yang membuatnya jadi mendapat pengawasan dari publik.

"Saya rasa itu malah bagus. Polemik dalam sebuah waktu politik seperti ini justru menjadi salah satu dari pendidikan politik," ujar Meutya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikannya di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor pada 16 September 2023.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: Pimpinan Komisi I DPR Minta BIN Awasi Dinamika Politik dari Dekat

Namun, Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang diketahuinya terkait partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu didapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya Presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Baca juga: Eks Kepala BAIS Ungkap Isi Laporan Intelijen Daleman Parpol yang Dipegang Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com