Saat Mantan Kepala BAIS Jelaskan soal Data Intelijen "Daleman" Parpol yang Dipegang Jokowi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) periode 2011-2013 Laksdya TNI (Purn) Soleman B Ponto memberikan tanggapan soal pernyataan Jokowi mengenai data intelijen yang mengungkapkan kondisi internal partai politik (parpol) di Indonesia.

Menurut Ponto, ia mengetahui isi laporan intelijen mengenai arah parpol karena BAIS pada eranya pernah meneliti hal serupa menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014.

Hal tersebut disampaikan Ponto dalam program Satu Meja Kompas TV, seperti dikutip Kompas.com pada Jumat (22/9/2023).

"Kita tidak melihat itu partai. Tapi, kita melihat itu, ini ada kegiatan sekelompok orang, ada manusianya, ada ngapain dia. Itu kalau tidak ada UUK (unsur utama keterangan)," ujar Ponto.

Baca juga: Komisi I DPR Yakin Jokowi Tak Punya Niat Jahat meski Pegang Data Intelijen soal Daleman Parpol

Ponto mengungkapkan, jika Presiden tidak meminta laporan intelijen, BAIS tetap melaporkan. Sehingga, laporan tersebut menjadi sia-sia.

Kemudian, Ponto menegaskan bahwa data intelijen hanya menyumbang 40 persen dari keputusan seorang pemimpin. Sebab, Presiden disebut sudah memiliki bagian 60 persennya.

"Jadi jangan dianggap keputusan seorang komandan itu 100 persen dari intelijen. Tidak. 40 persen. Itulah sebabnya ada yang namanya UUK. Orang kan tidak pernah lihat itu UUK," katanya.

Menurut Ponto, jika seorang Presiden tertarik terhadap suatu isu, tetapi belum mengetahui seluruhnya, di situlah intelijen bergerak untuk mencarikan sisa informasi yang belum diketahui.

Baca juga: Jangan-jangan Jokowi Mau Tebar Ancaman ke Partai Politik yang Tidak Sejalan...

Dengan demikian, laporan intelijen yang diberikan BAIS bisa membantu Presiden dalam membuat keputusan secara matang.

"Jadi, kalau saya sudah tertarik, begitu saya tertarik, artinya sudah 60 persen saya tahu. Tinggal 40 persen. Saya akan keluarkan UUK. Cari sisanya ini untuk melengkapi 100 persen, baru saya bertindak," ujar Ponto.

Masyarakat tak perlu takut

Soleman B Ponto pun melanjutkan, masyarakat sebaiknya tidak perlu takut terhadap Presiden Jokowi yang memegang data "daleman" parpol.

"Enggak usah takut lah. Biasa itu," kata Ponto.

Ponto mengatakan, tidak akan terjadi apa-apa hanya karena Jokowi memegang data arah parpol dari intelijen.

Baca juga: Eks Kepala BAIS Ungkap Isi Laporan Intelijen Daleman Parpol yang Dipegang Jokowi

Apalagi, menurutnya, intelijen akan tetap terus bekerja.

"Mau ditakuti, enggak ditakuti, intelijen itu tetap bekerja. Dan prinsip intelijen tidak kelihatan, belum tentu dia tidak ada. Kalau ada pun, belum tentu itu bentuknya. Lalu mau diapain?" ujarnya.

"Mau ditakuti? Kalau ditakuti ya belum tentu dia ada kok. Ndak ditakut,i ya dia juga bisa ada. Jadi biasa-biasa saja (menyikapinya)," kata Ponto lagi.

Sementara itu, Ponto mengingatkan bahwa intelijen memang melaporkan segala hal, termasuk harga cabai keriting sekalipun.

Ponto mengungkapkan, ketika masih menjabat sebagai Kepala BAIS TNI, dirinya melaporkan harga cabai keriting di semua pasar induk setiap pukul 08.00 pagi dan 20.00 malam.

"Itu saya laporan pagi jam 8 pagi, jam 8 malam, cabai keriting di seluruh pasar induk, kita laporin itu. Tapi, nanti di belakang itu kan kita akan dapat banyak kenapa hari ini (harganya) naik (tapi) besok enggak? Kan gampang itu," ujarnya.

Baca juga: Eks Kepala BAIS: Tak Usah Takut Jokowi Pegang Data Parpol, Intelijen Tetap Kerja

Tak melanggar aturan

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran oleh Jokowi maupun BIN terkait data "daleman" parpol yang baru-baru ini menjadi sorotan.

Sebab, menurutnya, tidak ada data rahasia yang dibocorkan oleh Jokowi. Presiden hanya mengatakan di publik bahwa dirinya memiliki data-data itu.

"Karena tidak ada data yang dibocorkan. Tidak ada penyampaian spesifik mengenai data-data yang lingkupnya adalah rahasia," ujar Meutya dalam program Satu Meja yang sama.

Sebaliknya, Meutya memandang Jokowi justru bersikap transparan dengan mengumbar dirinya memiliki data intelijen soal perkembangan politik.

Baca juga: Data Intelijen Jokowi, Kritik BRIN, dan Sinyal Kerenggangan dengan Megawati

Menurutnya, jika seseorang berniat jahat, orang itu pasti tidak akan mengungkapkannya ke publik terlebih dahulu.

"Kalau kita khawatir orang akan melakukan hal yang negatif, pasti orangnya enggak akan ngomong duluan. Jadi, bahwa beliau secara terbuka mengatakan 'saya punya data-data intelijen mengenai perkembangan politik', itu menurut saya hal yang wajar," kata Meutya.

"Dan justru itu membuka sebuah diskursus, yang membuat beliau juga bisa kita lihat membuka untuk pengawasan. Saya rasa itu malah ada bagusnya. Polemik dalam sebuah waktu politik seperti ini justru menjadi salah satu dari pendidikan politik," ujarnya lagi.

Oleh karenanya, Meutya meminta agar BIN tetap ikut mengawasi perkembangan ataupun dinamika politik dari dekat.

Baca juga: Jokowi Dapat Data Intelijen soal Arah Parpol, Eks Kepala BAIS: Kok Diributkan? Cabai Keriting di Pasar Pun Kita Laporkan

Ia mengungkapkan, jika ingin mendeteksi perkembangan politik, maka otomatis partainya ikut diawasi.

Pasalnya, perkembangan politik berubah-ubah tergantung keputusan partai.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pernyataan Presiden Jokowi soal data intelijen menjadi bahan kritik banyak pihak.

Presiden Jokowi saat itu mengungkapkan, telah mengetahui apa yang diinginkan oleh parpol menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor pada 16 September 2023.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kirim Surat ke DPR, Desak Gunakan Hak Angket ke Jokowi soal Intelijen

Namun, Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang diketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu didapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Penjelasan Jokowi

Setelah pernyataannya itu, Presiden Jokowi memberikan penjelasan.

Menurut Jokowi, dirinya secara rutin memang mendapatkan laporan soal politik, ekonomi dan sosial.

"Ya saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial selalu mendapatkan informasi itu," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur pada 19 September 2023.

"Baik dari intelejen di BIN, di BAIS mengenai keamanan di kepolisian, atau dari aliran dana dari PPATK semuanya saya dapat," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Pegang Data Intelijen soal Parpol, Ada Partai yang Keberatan, tapi Ada Juga yang Mewajarkan

Kepala Negara pun menegaskan bahwa data dari berbagai lembaga negara itu merupakan makanan sehari-hari bagi dirinya.

Jokowi mengungkapkan, saat pagi hari, dirinya terbiasa mempelajari angka dan data layaknya sarapan pagi.

"Hasil survei mereka, data-data, angka-angka semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data, apa itu laporan-laporan rutin seperti itu apa, kenapa," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Sementara itu, ketika wartawan kembali bertanya apakah ada kaitan soal data intelijen dengan dugaan cawe-cawe menjelang pemilihan presiden (pilpres), Presiden Jokowi hanya menanggapi dengan senyum.

Baca juga: Soal Data Intelijen, Jokowi: Saya secara Rutin Dapat dari BIN, BAIS, dan Kepolisian