"Jangan-jangan Jokowi Mau Tebar Ancaman ke Partai Politik yang Tidak Sejalan..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengungkapkan kecurigaannya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataan memegang data "daleman" partai politik (parpol) dari intelijen.

Usman mengatakan, jangan-jangan Presiden Jokowi mau menebar ancaman kepada parpol yang tidak sejalan dengannya, sehingga mengumbar-umbar dirinya memegang data intelijen.

Hal tersebut disampaikan Usman dalam program Satu Meja Kompas TV, seperti dikutip pada Jumat (22/9/2023).

"Pertanyaan awal dari diskusi Satu Meja, jangan-jangan itu mau unjuk kekuatan atau mau menebar ancaman kepada partai-partai politik yang tidak sejalan dengan Presiden atau dengan Jokowi," ujar Usman Hamid.

Baca juga: Komisi I DPR Yakin Jokowi Tak Punya Niat Jahat meski Pegang Data Intelijen soal Daleman Parpol

Usman mengakui bahwa pernyataan Jokowi tersebut sangat spekulatif. Sehingga, ia mendesak mantan Wali Kota Solo itu untuk memberitahu isi data intelijen mengenai parpol tersebut.

Selain itu, Usman meminta Jokowi membuka badan intelijen mana yang memberikan laporan mengenai arah parpol itu.

"Dari Badan Intelijen Keamanan Polri (BIK), atau dari Badan Intelijen Strategis, atau dari Badan Intelijen Negara? Kalau dari BIK, kenapa tidak tindakan-tindakan kriminal yang justru diawasi, bukan tindakan politik, bukan kegiatan politik. Kalau dari Badan Intelijen Strategis itu urusannya luar negeri, perang, musuh asing," katanya.

Usman lantas mengakui wajar apabila Jokowi sebagai Presiden menerima laporan intelijen setiap saat. Akan tetapi, jika laporan intelijen itu bersifat sensitif, maka harus dibaca bersama DPR.

"Kalau di Amerika, dengan Dewan Keamanan Nasional, National Security Council. Kalau di dalam naskah akademik kita sebenarnya bersama DPR, khususnya Komisi I, lebih khusus lagi sub Komisi I untuk bidang intelijen," ujar Usman.

Baca juga: Eks Kepala BAIS Ungkap Isi Laporan Intelijen Daleman Parpol yang Dipegang Jokowi

Oleh karena itu, Usman membaca pernyataan Jokowi yang terang-terangan mengaku memiliki data parpol dari intelijen sebagai arus mundur.

Usman mengatakan, intelijen tidak boleh ditempatkan untuk pengawasan politik dalam kehidupan partai-partai, yang sebenarnya seharusnya sudah ditinggalkan setelah adanya Reformasi.

"Apakah partai politik adalah musuh negara? Bukan. Jadi dalam UU Intelijen, jelas disebutkan bahwa informasi-informasi yang dikumpulkan itu untuk keperluan mendeteksi dan membangun peringatan dini tentang ancaman keamanan nasional," kata Usman.

"Apakah partai politik adalah ancaman keamanan nasional? Di era Orde Baru iya. Di era Kolonial iya. Di era Demokrasi Terpimpin iya. Di era Belanda, Jepang, iya, partai-partai politik diawasi. Tapi, di era demokrasi mestinya tidak lagi," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Data Intelijen Jokowi, Kritik BRIN, dan Sinyal Kerenggangan dengan Megawati

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor pada 16 September 2023.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Namun, Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang diketahuinya dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu didapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kirim Surat ke DPR, Desak Gunakan Hak Angket ke Jokowi soal Intelijen