Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menerka Langkah Politik Kaesang: Diakui DPD PSI Solo, Direstui Jokowi, dan Tak Ditahan PDI-P

Kompas.com - 23/09/2023, 07:04 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep menjadi sorotan beberapa hari belakangan.

Hal itu tak lepas dari unggahan media sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan audio visual yang mirip Kaesang.

Bahkan, Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo menyatakan bahwa Kaesang sudah bergabung dengan partainya.

“Mas Kaesang menjadi sosok yang membanggakan bagi kami anak muda yang hari ini bergabung di salah satu partai politik anak ingusan atau partai politik anak-anak bocil. Dan setelah ini ada kejutan-kejutan baru lagi," kata Yogo pada Kamis (21/9/2023).

Baca juga: Puan Akan Cek Kebenaran Kaesang Gabung PSI, Bakal Tanyakan Langsung

Ia mengklaim dalam waktu dekat akan ada penyerahan kartu tanda anggota (KTA) PSI kepada Kaesang. Tetapi, Yogo masih merahasiakan momentum tersebut.

“Akan ada penyerahan KTA. Ini untuk soal resmi. Ini sebenarnya mundur dari jadwal karena kesibukan Mas Kaesang," ujarnya.

Meski begitu, sampai saat ini DPP PSI belum memberikan keterangan yang jelas soal langkah politik Kaesang.

Restu Jokowi

Menanggapi kabar sang putra gabung PSI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak melarang apa pun langkah yang diambil Kaesang.

Ia menceritakan bahwa selama ini anak-anaknya selalu mengambil pilihan sendiri dan tidak bisa dikekang.

"Ya kan saya sudah sering menyampaikan, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab," ujar Jokowi di Kalimantan Timur sebagaimana dilansir keterangan resmi, Kamis.

Baca juga: Kaesang Disebut Gabung PSI, Sekjen PDI-P: Bicara yang Konkret Saja...

"Artinya, apa yang diputuskan sudah menjadi tanggung jawab dia," katanya lagi.

Jokowi pun mengungkapkan bahwa Kaesang sudah meminta restu sebelum bergabung ke PSI.

"Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun, juga tetap akan jalan. Anak-anak saya seperti itu," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

PDI-P sebut Kaesang bukan keluarga inti Jokowi

PDI-P pun menunjukkan perubahan sikap terkait Kaesang. Pada Januari 2023, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto membuka diri jika Kaesang mau bergabung ke partai banteng moncong putih itu.

Namun, setelah unggahan di PSI itu, Hasto nampak enggan membahas sikap politik Kaesang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com